Timredaksi.com, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian pola distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tanpa mengurangi kualitas layanan maupun pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan penyesuaian dilakukan melalui perubahan pola distribusi MBG yang sebelumnya berjalan enam hari menjadi lima hari dalam satu minggu, mengikuti hari aktif belajar peserta didik di sekolah.
“Kita mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula enam hari menjadi lima hari,” ujar Sony, Selasa (26/5/2026).
Menurut Sony, kebijakan tersebut diterapkan agar distribusi MBG menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat di lapangan.
Ia menjelaskan, distribusi MBG ke depan hanya dilakukan saat peserta didik berada di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif.
“Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG,” jelasnya.
Selain mengubah pola distribusi, BGN juga resmi menghentikan sistem bundling makanan yang sebelumnya diterapkan ketika terdapat hari libur sekolah di tengah pekan.
Sebelumnya, apabila terdapat jadwal libur sekolah, makanan untuk hari libur dibagikan lebih awal dalam bentuk paket yang dibawa pulang oleh siswa. Namun skema tersebut kini tidak lagi digunakan.
“Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi,” kata Sony.
Meski demikian, Sony menegaskan langkah efisiensi yang dilakukan tidak berdampak pada pengurangan nilai bantuan maupun kualitas layanan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat Program MBG.
Menurutnya, efisiensi dilakukan pada aspek tata kelola dan pola distribusi agar penggunaan anggaran negara berjalan lebih optimal tanpa mengurangi substansi program.
“Tidak ada pengurangan nilai. Yang dilakukan adalah penyesuaian pola distribusi agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
BGN menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola operasional Program MBG secara nasional, khususnya dalam memastikan distribusi makanan berjalan sesuai kebutuhan riil penerima manfaat di lapangan.
Selain mendukung efisiensi anggaran negara, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas distribusi, mengurangi potensi pemborosan, serta memastikan kualitas makanan tetap terjaga saat diterima peserta didik.
BGN memastikan seluruh penyesuaian operasional Program MBG tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan pelayanan gizi, akuntabilitas program, serta optimalisasi manfaat bagi masyarakat.
