FeaturedNewsPolhukam

Masuk Bursa Menteri Pengganti Edhy Prabowo, Ketua Harian Gerindra Tak Minat

391
×

Masuk Bursa Menteri Pengganti Edhy Prabowo, Ketua Harian Gerindra Tak Minat

Share this article

Jakarta, Timredaksi.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK karena dugaan suap ekspor benur atau benih lobster. Beberapa nama politikus Partai Gerindra diprediksi bakal menggantikan Edhy Prabowo, salah satunya Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengaku tidak berminat menggantikan Edhy Prabowo.

“Saya tidak berminat menggantikan Edhy Prabowo apalagi bidangnya tersebut saya tidak kuasai,” kata Dasco kepada wartawan, Minggu (29/11/2020).

Analisis bahwa Dasco jadi salah satu politikus Gerindra yang bakal menggantikan Edhy Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi sebelumnya menilai ada 2 kemungkinan pengganti Edhy Prabowo dari jabatan Menteri KKP. Kemungkinan pertama, pengganti Edhy Prabowo sama-sama berasal dari Partai Gerindra.

Sejumlah nama petinggi Gerindra pun dinilai Adi bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Edhy, seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga Sandiaga Uno. Posisi penting mereka di partai menurutnya tetap bisa memungkinkan untuk menjabat menteri.

Baca Juga  Komnas HAM Temukan Bukti Baru, CCTV Tidak Rusak, tapi Tak Ada Rekaman

“Yang jelas pengganti Edhy pasti sangat dekat Prabowo. Minimal bisa dilihat dari komposisi kepengurusan di partai. Nama seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasco, bahkan Sandiaga Uno masuk nominasinya,” ungkap Adi saat itu.

Kembali ke Dasco, Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan tak berminat menggantikan rekan separtainya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dasco menegaskan fokus membantu pemerintah menangani COVID-19 dari Senayan.

“Selain itu mau konsentrasi di parlemen dalam membantu pemerintah dalam menangani COVID-19,” ucap Dasco.

Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, mengatakan penggantian posisi Edhy Prabowo adalah hak prerogatif presiden. Dia belum mendengar pembicaraan terkait penggantian itu di Istana.

“Sementara ini kan ad interim dulu, kemudian nanti presiden punya hak prerogatif, menempatkan salah satu putra atau putri terbaik di republik ini,” kata Donny.

“Belum ada (pembicaraan soal pengganti), saya kira presiden punya pertimbangan-pertimbangan, belum sampai kesana, sampai saat ini masih Pak Luhut sebagai menteri ad interim, tapi saya kira pak presiden punya suatu pertimbangan untuk menempati pengganti Edhy Prabowo,” lanjutnya. (Salsa/S:Detik.com)

Baca Juga  Dukungan Penuh Menteri Hukum dan HAM Terhadap Pembangunan MPP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *