Timredaksi.com, Jakarta- Di tengah tekanan geopolitik global dan gejolak regulasi dalam negeri, ketahanan energi nasional Indonesia dinilai masih rapuh.
Tiga narasumber dalam diskusi publik bertema “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik”, Senin (25/5/2026), di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, sepakat bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar yang belum tertangani serius.
Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Ardhi Ishak Koesen, memaparkan bahwa industri pertambangan nasional tengah dihantam gelombang perubahan regulasi yang datang bertubi-tubi. Produksi batu bara yang pada 2025 mencapai 817 juta ton tiba-tiba dipangkas menjadi hanya 600 juta ton pada 2026, pemotongan sekitar 25 persen yang disebut Ardhi datang secara mendadak.
“Dalam beberapa bulan kita diberitahu dan langsung dipotong,” ujarnya.
Belum selesai menyesuaikan diri dengan pemotongan itu, industri kini juga berhadapan dengan serangkaian kebijakan baru yang masih simpang siur rencana pajak ekspor batu bara, pengaturan ulang Devisa Hasil Ekspor (DHE), mandatory biodiesel yang dijadwalkan Juli 2026, hingga kebijakan ekspor satu pintu yang akan berlaku Juni mendatang. Seluruhnya, kata Ardhi, menambah beban pelaku usaha pertambangan.
Dengan asumsi produksi di kisaran 700 juta ton per tahun, cadangan batu bara nasional masih cukup untuk 46 tahun ke depan. Namun ketergantungan pada komoditas ini justru menjadi kelemahan struktural di tengah tekanan transisi energi global.
Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menyindir keras lambatnya realisasi energi terbarukan di Indonesia. Ia menyebut kapasitas pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia saat ini hanya sekitar 200 megawatt, dan dibangun dalam waktu tiga tahun.
“India membangun kapasitas serupa setiap minggu. China mungkin setiap tiga hari,” tegasnya.
Putra menunjukkan bahwa di antara lima negara terbesar Asia Tenggara, Indonesia justru paling tertinggal dalam kapasitas energi surya, kalah dari Vietnam, Thailand, Filipina, bahkan Malaysia. Padahal Indonesia adalah negara terbesar di kawasan.
Ia mengakui batu bara masih sangat dominan dalam bauran energi nasional, yakni sekitar 55 persen dari total kapasitas pembangkit 107 GW. Namun mendapatkan pendanaan untuk membangun pembangkit batu bara baru kini makin sulit, karena dunia tengah bergeser dari teknologi tersebut. Sementara produksi minyak Indonesia sudah terus merosot selama 25 tahun terakhir, dan gas juga mulai menunjukkan tren serupa.
“Di Indonesia, kalau ukurannya jumlah seminar, mungkin energi bersih sudah menang. Tapi bukan investasi,” sindirnya.
Tata Kelola
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, membawa perspektif yang lebih gelap.
Ia menyoroti kisruh tata kelola, mulai dari operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai tidak transparan, potensi monopoli ekspor melalui badan baru yang belum memiliki payung hukum jelas, hingga kondisi APBN yang menurutnya sudah lampu merah.
Uchok menyebut transfer ke daerah (TKD) dipangkas besar-besaran, dari Rp900 triliun lebih menjadi sekitar Rp692 triliun sehingga banyak pemerintah daerah kesulitan menggaji pegawai. Utang negara yang harus dibayar pada 2026 mencapai Rp832 triliun, sementara investasi asing mulai hengkang dan kepercayaan pasar terhadap rupiah dinilai melemah.
“Investor tahu bahwa Indonesia tidak punya cukup uang. Makanya mereka pada lari,” katanya blak-blakan.
Ia juga memperingatkan bahwa rencana pembentukan badan ekspor satu pintu untuk pertambangan berpotensi menciptakan monopoli ala BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) era Orde Baru, yang kala itu justru meruntuhkan harga dan menghancurkan petani cengkeh.
Ketiga narasumber sepakat bahwa tanpa konsistensi regulasi dan keberpihakan nyata pada transisi energi, Indonesia berisiko terjebak antara batu bara yang makin tertekan secara global dan energi terbarukan yang jalan di tempat.[]
