KPK Diterjang Badai Oligharki, Korupsi Dapat Dikadali
Oleh Ketum DPN BMI Farkhan Evendi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang kalang kabut dan digerogoti panorama suram akibat sejumlah kasus yang sedang dihadapinya.
Sejumlah insiden yang menimpa KPK, baik dari internal KPK sendiri ataupun dari unsur luar mengakibatkan kepercayaan publik terhadap KPK semakin merosot. Ditambah, rekam jejak KPK sejak Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu mengakibatkan mulainya kemunduran lembaga anti rasuah tersebut.
Pasca pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK, KPK saat ini bak kalang kabut berubah jadi kuda liar dari sebelumnya.
Ditambah lagi, dipecatnya Novel Baswedan beserta puluhan pegawai KPK lainnya bertanda genderang kepentingan di KPK semakin nyata. Bahkan, banyak spekulasi liar di masyarakat, ada bicara soal BLBI yang konon jadi senjata dalam lobi-lobi Pilpres, serta dugaan-dugaan lain yang mengarah pada kegaduhan di KPK.
Namun sejatinya KPK semakin menuju apa yang diinginkan oleh Fahri Hamzah, semakin lemah dan tak berdaya. Pernyataan Fahri Hamzah yang dengan tiba-tiba memuji KPK, entah karena ia saat ini akan diseret KPK dengan isu bibit lobster atau bagaimana. Justru hal ini bisa mengkerdilkan taring KPK atas sikap Fahri tersebut.
Maka, siap-siap saja jamuan teh pahit di ruang tamu KPK bakal dinikmati oleh saksi-saksi berkepentingan didalamnya. Berat namun harus dihadapi, jika tidak, maka akan menjadi Harun Masiku jilid II yang menghilang bak ditelan bumi.
Agenda pelemahan KPK dari dalam maupun unsur luar sangat jelas ditampilkan di pelupuk mata. Pimpinan KPK saat ini Firli Bahuri, seolah menjadikan marwah KPK hilang karena sudah berselingkuh dengan para koruptor dan oligarki. Akibatnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama dengan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) geram atas sikap Firli sehingga akan membawa pulang Firli ke kediamannya, Sumatera Selatan.
Sungguh ironi, KPK semakin menjadi pasar gelap dagang sapi dengan berbagai kepentingan beserta dengan tukang penggal dan tukang potong untuk ditaruh plastik dan dibawah pulang. KPK kini sedang diterjang badai oligharki, maka korupsi dapat dikendalikan oleh mereka kaum haus kekuasaan.
KPK kedepan bakal menjadi yang jauh lebih buruk lagi dan menjadi algojo bagi agenda koruptor kelas kakap yang ingin KPK hanya menyentuh OTT suap kecil-Kecilan. KPK akan sangat mudah dikuasi kepentingan oligharki dan politik untuk memenggal target yang diinginkan.
Anies pernah berucap lirih soal pertama kali dipanggil KPK, “Biasa Saja” padahal pendukung maupun anti Anies tahu pemanggilan ini sama saja merusak nama Anies baik itu salah atau tidak.
Ada apakah di KPK?. Semakin kencang ke arah tak beraturan, bukankah KPK dulu terbukti jadi alat politik dan sekarang semakin terlihat jelas hal itu.
Siaran televisi dan ribuan media bakal membuat arah pemberantasan korupsi semakin terlihat seperti anak yang dibiarkan terlunta-lunta.
Badai oligharki telah menyapu orang yang relatif baik dan bersih di KPK. Sebaliknya, mempertahankan orang yang sudah terbukti melakukan pelanggaran. Badai telah merusak pertahanan jantung KPK dengan segala bentuk idealismenya.
Baru kemaren rasanya kita melihat KPK tanpa harapan, kini KPK menjadi harapan bagi kemenangan oligarki yang sudah haus kekuasaan dan kemenangan semua dunia.
MPR, DPR, MK, KPK dan lembaga lain nyaris jadi pesakitan oligharki setelah sebelumnya berbagai kekuatan partai politik oposisi dibuat runyam bila melawan maharakus.
Hari ini Presiden telah membedakan istananya dan gedung kuningan KPK dengan agenda tertulis pemberantasan korupsinya.
Hari ini rakyat pun tak lagi semangat melihat aksi KPK dengan manuver OTT-nya. Hari ini dan hari esok telah bergabung perlawanan terhadap mereka yang mengatakan dengan lantang pahlawan pemberantasan korupsi.
