Timredaksi.com, Jakarta — Rencana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memasuki babak baru. Pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan hukum kenaikan PTKP, meski kebijakan itu dipastikan tidak berlaku pada Januari 2027 karena proses pembahasannya masih berjalan.
Di sisi lain, DPR mendesak agar proses tersebut tidak ditutup hanya di internal pemerintah. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid, meminta pemerintah membawa hasil kajian penyesuaian PTKP ke meja Komisi XI sebelum kebijakan ditetapkan.
“Kami mendorong agar hasil kajian pemerintah dibahas bersama Komisi XI DPR RI sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas,” kata Hasanuddin, Senin (16 November 2026).
Wacana kenaikan PTKP pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebut pemerintah mempertimbangkan akumulasi inflasi sebagai acuan besaran penyesuaian. Pembahasan dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Jika terealisasi, ini akan menjadi perubahan pertama atas PTKP sejak 2016 hampir satu dekade angkanya bertahan di Rp54 juta per tahun.
Hasanuddin, yang juga Sekretaris Jenderal DPP PKB, menekankan bahwa kajian pemerintah harus mencakup distribusi beban pajak antarkelompok penghasilan, perubahan biaya hidup, dampak terhadap daya beli, dan konsekuensinya terhadap penerimaan negara.
“Prinsipnya, kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.












