Timredaksi.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak menggelar debat ke dua Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak. Acara berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Kota Timika, Rabu (20/11/2024).
Empat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak saling beradu Visi Misi dan Program Unggulan. Tema yang diangkat kali ini adalah Sinergitas Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Mengakselerasi Pembangunan Kabupaten Puncak dan Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan empat sub tema: hubungan pemerintah pusat dan daerah, desentralisasi asimetris, nasionalisme dan keamanan.
Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Alus UK Murib, SE dan Menas Mayau, S.Th mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan Visi dan Misi serta Program Unggulan terkait topik debat.
Dalam Misi Paslon AMEN sebagaimana disampaikan oleh Calon Wakil Bupati Menas Mayau bahwa Paslon ini berkomitmen mereformasi tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip sistem merit. Memberikan pembinaan pada birokrasi dan reward serta punishment. Saat yang sama terus mendorong peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS sesuai dengan kebutuhan.
Menas melanjutkan komitmen mereka menciptakan stabilitas keamanan, kehidupan sosial dan mengembangkan budaya lokal dalam pembangunan daerah.
Sementara itu, menurut Calon Bupati Alus UK Murib bahwa kedua misi tersebut sangat terkait dengan tema debat ke dua ini, maka tentunya diperlukan kerjasama dengan pemerintah pusat.
“Dimulai dengan penyelarasan kebijakan, dukungan peningkatan infrastruktur, pendampingan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis tata kelola pemerintahan, pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial dan sebagainya,” terang Alus.
Alus mengatakan terkait dengan pengelolaan dana desa/dana kampung yang selama ini terkendala oleh kapasitas aparat kampung, Paslon AMEN berkomitmen akan memberi pelatihan kepada aparat kampung sehingga penggunaan anggaran desa tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya. “Harus ada pembinaan dan ini sebenarnya sudah ada juknisnya, masalahnya selama ini ada pada pimpinan daerah,” tegas Alus.
“Sementara kewenangan khusus dengan Otsus di Papua belum dimanfaatkan dengan baik, dimana hak-hak daasr orang asli Papua belum dipenuhi. Ini persoalannya ada di pemimpin daerah dan kalau kami diberi amanah oleh masyarakat Puncak kami akan penuhi hak-hak dasar OAP Puncak,” ujar Alus.
Ia melanjutkan bahwa kedepannya agar OAP di Puncak terpenuhi hak-hak dasarnya maka perlu pemerintahan yang baik. “Kualitas penyelenggaraan pemerintahan harus lebih baik lagi dan ini sudah ada dalam Misi pertama kami,” imbuh Alus.
Lanjut Alus, untuk mewujudkan itu maka Puncak ini harus aman dulu. Kolaborasi keamanan dilakukan dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah Puncak. Kemudian dilakukan dengan pendekatan humanis yang melibatkan masyarakat adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat.
Sementara itu, dalam hal nasionalisme akan kami lakukan dengan pendidikan, sosialisasi budaya dan dialog. “Kami bersama-sama dengan pemerintah pusat akan memperkuat rasa kebangsaan masyarakat Puncak,” tutupnya.
