Perlu tekanan publik yang kuat agar Presiden Joko Widodo mau mempertimbangkan kembali UU Cipta Kerja, karena beleid ini lebih mementingkan investasi dibanding hak asasi, prosedur administrasinya, dan sebagainya.
Demikian hal tersebut diungkapkan Zainal Mochtar, pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada, kepada Kantor Berita VOA.
Zainal Arifin Mochtar, pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, menyerukan penolakan sebagai protes terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja yang diyakini merugikan rakyat.
Zainal menjelaskan RUU Cipta Kerja dibuat dengan proses formil yang bermasalah dan substansi materiil yang masih begitu banyak catatan. Cacat formil karena RUU tersebut disusun dengan partisipasi publik yang minim.
Menurut Zainal, perlu tekanan publik yang kuat agar Presiden Joko Widodo mau mempertimbangkan kembali UU Cipta Kerja karena beleid ini lebih mementingkan investasi dibanding hak asasi, prosedur administrasinya, dan sebagainya.
Sementara itu, Gelombang massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja bakal terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan.
Terakhir, beredar informasi pada Selasa, 13 Oktober 2020, aksi ini juga digelar dan ribuan orang bakal kembali mengepung Istana Negara.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1310, Damai Hari Lubis ketika dikonfirmasi membenarkan ANAK NKRI akan menggelar aksi di Istana Negara.
Menurutnya, ada ribuan massa dari berbagai elemen akan hadir dalam acara tersebut.
“Benar, kami mempersilakan semua elemen anggota masyarakat yang merasa tidak setuju atau menolak UU Cipta Kerja untuk hadir, kami tidak dapat melarang,” kata Hari Lubis, pada Minggu (11/10).
Hari Lubis mengatakan, bahwa aksi ini akan dihadiri banyak tokoh. Terutama akan dihadiri tokoh dari Front Pembela Islam (FPI), GNPF-Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Aliansi Anak Bangsa (AAB), HRS Center, dan tokoh-tokoh dari kelompok lainnya.
“Full tokoh. Insha Allah rencananya begitu,” tegas Hari Lubis. (VOA/Hms/R-01)
