Jakarta _timredaksi.com–Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menyinggung-nyingung kembali kasus korupsi bansos di tengah polemik pencabutan izin pengumpulan uang dan barang Aksi Cepat Tanggap (ATC).
Persoalan tersebut membuat anggota DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Fadli Zon berfikir dalam berucap.
Awal mula Junimart mengomentari kasus ACT yang kini sudah ditindak lanjuti Kementrian Sosial (Kemensos) dengan berupa mencabut izin pengumpulan dana. Dia mengatakan hal tersebut tidak perlu mengembet ke langkah progatif.
“Sudah tentu itu kewenangan Kemensos untuk mencabut izin. Kemensos pasti mempunyai alasan kenapa sampai dicabut izinnya. Kalau saya ditanya, saya tidak bicara substansi. Kan menurut berita-berita dan mungkin Kemensos juga sudah melakukan investigasi tentang ACT ini, maka terjadilah pencabutan ACT,” kata Junimart usai mengikuti sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2022).
Lebih lanjut Junimart mempertanyakan apa motivasi Fadli Zon mengungkit kasus korupsi bansos dengan masalah pencabutan izin pengumpulan uang ACT. Dia mengigatkan tidak ada kaitan pencabutan izin dengan pengumpulan uang ACT tersebut.
“Kalau ada menghubungkan kepada misalnya urusan-urusan lain menyangkut misalnya kader partai. Ya tentu kita harus pertanyakan motivasinya apa. Kan nggak ada hubungannya ini, ACT dengan kader-kader partai yang pernah menjabat di kementerian atau yang pernah menjabat di kelembagaan,” ucapnya.
Lebih dari itu Junimart meminta Fadli Zon berpikir sebelum menyampaikan sesuatu didepan awak media. Dia menyampaikan agar Fadli Zon konsen terhadap pekerjaannya.
“Justru saya mempertanyakan itikad baik beliau, ada apa dengan Pak Fadli Zon. Kenapa sampai, misalnya, berbicara tidak sesuai dengan koridor. Ya sudahlah kalau anggota DPR ini kan harus punya visi misi yang sama membangun negara bangsa ini,” tukasnya
“Tidak perlu kita melakukan satu hal yang provokatif. Kan tidak perlu begitu. Saya ingatkan Pak Fadli Zon, supaya sebelum berbicara itu berpikir dululah. Lebih bagus kita kerja, kerja, kerja untuk bisa bersinergi dengan pemerintah,” imbuhnya
Sebelumnya anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik pencabutan izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Fadli mengingatkan pemerintah jangan otoriter terkait kebijakan tersebut.
“Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT,” kata Fadli dalam cuitan di akun Twitter resminya, @fadlizon, yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (7/7). Cuitan Fadli telah disesuaikan dengan ejaan yang benar.
Fadli meminta pemerintah mengaudit yayasan dan memproses secara hukum terlebih dahulu sebelum izin dicabut. Dia kemudian mengungkit soal oknum koruptor dana bansos di Kemensos.
“Audit dan bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan. Apakah ini ulah oknum atau sistemik? Jangan salahkan kalau logika ini dipakai pada oknum koruptor dana bansos di Kemensos,” pungkasnya (ror)
