Bogor – Gelombang aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja terus bermunculan di berbagai daerah. Salah satunya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, pada Jumat (16/10/2020).
Dalam orasinya, mereka mendesak Bupati Bogor Ade Yasin untuk mendukung upaya buruh dalam menolak regulasi tersebut.
Pasalnya, dalam regulasi yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR itu dianggap hanya berpihak kepada kepentingan para investor dan justru mengebiri hak buruh.
Menyikapi aksi unjuk rasa tersebut, Bupati Bogor Ade Yasin akhirnya bersedia menemui mereka.
Dalam orasinya itu, Ade mendukung sepenuhnya aspirasi para buruh dan secara tegas juga menolak omnibus law Cipta Kerja.
“Hidup buruh, saudara-saudaraku yang tercinta, saya bupati pasti akan berpihak kepada rakyatnya karena jumlah pabrik dan buruh terbesar di sini,” teriak Ade di hadapan buruh.
“Ribuan buruh bekerja di sini dan itu masyarakat saya. Apapun asalnya, apakah dia warga Tapanuli, Maluku, tapi selama dia hidup di Kabupaten Bogor saya akan dukung perjuangan saudara, tolak omnibus law,” lanjutnya.
Sebagai komitmennya membela kepentingan warganya yang mayoritas buruh tersebut, Ade mengaku akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.
Ia berharap, Presiden dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) omnibus law.
Dalam orasinya itu, Ade mendukung sepenuhnya aspirasi para buruh dan secara tegas juga menolak omnibus law Cipta Kerja.
“Hidup buruh, saudara-saudaraku yang tercinta, saya bupati pasti akan berpihak kepada rakyatnya karena jumlah pabrik dan buruh terbesar di sini,” teriak Ade di hadapan buruh.
“Ribuan buruh bekerja di sini dan itu masyarakat saya. Apapun asalnya, apakah dia warga Tapanuli, Maluku, tapi selama dia hidup di Kabupaten Bogor saya akan dukung perjuangan saudara, tolak omnibus law,” lanjutnya.
Sebagai komitmennya membela kepentingan warganya yang mayoritas buruh tersebut, Ade mengaku akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.
Ia berharap, Presiden dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) omnibus law. (Sumber : Kompas)
