Timredaksi.com – Pemerintah dengan resmi pada tanggal 03 september 2022 mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi,dengan skema subsidi yaitu menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai September,selain itu pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yg di berikan sebesar 600 ribu, Hal ini kemudian mendapat respon dari SOPREMASI Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia, pada Konferensi Pers yang dislenggarakan di Jakarta Pusat, Kaffe 1947 pukul 16.30 Wib.
Dari skema penyaluran BLT ini sebagai mahasiswa yg selalu mengontrol setiap kebijakan pemerintah dengan melihat beberapa kebijakan yg telah berlalu dengan contoh bantuan anggaran Covid-19 yg dimana kebijakan ini tidak di kelola dengan baik sehingga terjadinya praktek korupsi oleh oknum pemerintah,selaku mahasiswa kami menilai adanya praktek korupsi ini di karenakan kurangnya pengawasan yg begitu ketat oleh pemerintah sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran,maka dengan itu kami menganjurkan kepada pemerintah agar melalui kebijakan BBM bersubsidi dengan skema bantuan langsung tunai (BLT) agar terhindar dari oknum-oknum yg berpotensi menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,Ungkap Wixen Nando, dalam keterangannya pasca ditemui awak media Marhaenis.com pada,Kamis 15/09/22.
“Dalam hal ini, pemerintah seharusnya melakukan fungsi pengawasan yg begitu dan masif terutama dalam penyaluran bantuan langsung tunai di lapangan sehingga kebijakan ini tepat pada sasaran,”Tegasnya.
Selain itu, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pertalaite dari harga awal Rp.7.500 menjadi Rp.10.000 perliter,kemudian harga pertamax dari Rp.12.500 menjadi 14.500 perliter untuk wilayah pulau jawa,dan haga bbm yg lainnya pun ikut naik,Ujar Gawi.
Kebijakan ini, menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat dan terutama masyarakat pekerja,unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini pun terjadi dari berbagai daerah,namun praktek kenaikan harga BBM di jalankan oleh SPBU di seluruh Indonesia,akan tetapi yg sangat di sayangkan adapun beberapa temuan penyalahgunaan pengisian bahan bakar minyak di beberapa SPBU,sering terjadi oknum pemilik kendaran BBM NON-SUBSIDI mengisi BBM BERSUBSIDI contohnya temuan oknum pegawai Bank BCA di jawa tengah dengan pendapatan ekonomi menengah keatas yg seharusnya mengisi BBM jenis Pertamax namun kedapatan mengisi BBM dengan jenis pertalite,Tambahnya.
Fenomena ini,sering terjadi di SPBU,kenapa hal seperti ini bisa terjadi? lagi-lagi kurangnya pengawasan dan belum adanya sanksi yg tegas oleh pemerintah kepada oknum seperti ini.merujuk pada penjelasan Press release di atas kami dari solidaritas pergerakan mahasiswa Indonesia menuntut kepada pemerintah antara lain:
Mendesak pemerintah agar membentuk suatu team pengawas penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar tidak ada lagi praktek korupsi seperti anggaran Covid-19.
Memastikan dan mengawasi agar penggunaan bersubsidi tepat sasaran.
Mengawasi dan menindak tegas penggunaan BBM oleh kendaraan mewah.
Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar penggunaan BBM bersubsidi jika benar-benar berpihak pada rakyat, Tutupnya
