FeaturedNews

Omnibus Law: Rasanya Salah Sasaran Dan Kurang Lengkap

479
×

Omnibus Law: Rasanya Salah Sasaran Dan Kurang Lengkap

Share this article

Berbagai macam “terobosan” yang sudah diluncurkan Pemerintah dan DPR selama ini terbukti tidak efektip meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi secara meroket.

Boro-boro meroket, mempertahankan prestasi yang lama atau standar saja tidak mampu. Enam belas Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan Pemerintah Jokowi kabinet lalu, insentip-insentip perpajakan, pembangunan masif infrastruktur, reorganisasi dilingkungan birokrasi, pemberian-pemberian insentip dan kredit murah, dan lain-lain ternyata gagal meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Saya kira Omnibus Law yang baru saja di setujui dan di sahkan Pemerintah dan DPR akan mengalami nasib serupa yaitu gagal meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi seperti yang diargumentasikan selama ini.

Mengapa demikian? Karena problem utamanya tidak tersentuh. Apa itu? Korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, tidak efektip, yang menyebabkan high cost economy remains there.

Kita tetap akan kalah bersaing dengan negara lain. Karena nampaknya belum ada political will untuk mengatasi yang namanya penyakit korupsi, serba tidak efisien dan tidak efektip, maka penyelenggara negara tentu akan menyari kambing hitam lain sebagai sasaran penggantinya.

Baca Juga  Salurkan Bantuan ke Cianjur, GPBI Berharap Korban Gempa Lebih Cepat Pulih

Sasaran-sasaran penggantinya itu bukan saja sia sia dan gagal tetapi sebetulnya menyimpan bom waktu dan semakin memberatkan ekonomi Indonesia termasuk keuangan negara.

Memang tidak mudah bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi penyakit utamanya (korupsi dll itu) sebab itu berarti memerangi diri sendiri atau menampar muka sendiri.

Apalagi kita tahu bahwa sistem politik di Indonesia memang mahal dan serba duit. Untuk menjadi penyelenggara negara perlu uang yang mahal, mahal sekali. Jadi korupsi harus “di pelihara dan dijaga” demi kelangsungan sistem politik.

Lama lama menjadi kebiasaan dan serasa sudah menjadi kewajaran yang bisa di maklumi. Bagi mereka yang sebenarnya bukan penyelenggara negara, tentu akan terseret ikut ikutan korupsi untuk memperkaya diri. Aji mumpung.

Kita semua seharusnya menyadari bahwa tidak ada negara yang sukses selama penyelenggara negara dan policynya serta birokrasinya masih corruption friendly.

Alhamdulillah bumi Indonesia ini kaya raya dan rakyatnya sabar “penuh pengertian”, sehingga bisa lama bertahan dengan keadaan kehidupan ekonomi yang serba berat, tapi tetap saja ada batasnya. Waktulah yang akan membuktikan apakah tesis diatas benar. Meski saya yakin dengan tesis ini, tapi sejujurnya saya berharap salah.

Baca Juga  Kemenag Rilis Nama Jemaah Berhak Lunasi Biaya Haji 2023, Ini Daftarnya

Fuad Bawazier Menteri Keuangan Era Orde Baru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *