Timredaksi.com, Jakarta – Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia Farkhan Evendi mengecam keras tindakan pemerintah dalam menjalankan eksekusi proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener yang dinilai terlalu represif kepada warga serta merusak lingkungan warga Wadas.
“Ada kelestarian alam yang perlu dijaga dari tambang, ada hidup yang harus terus bersemai disana,”ujar Farkhan, Jumat (11/2/2022).
Farkhan menjelaskan bahwa soal izin tambang sesuai dengan Undang-Undang adalah wewenang Gubernur, dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun Farkhan menyayangkan kondisi Gubernur Jateng yang menurutnya pro terhadap kebijakan oligharki mengingat saat ini berada di partai yang berkuasa.
“Ganjar dinilai abai terhadap aspirasi warga sehingga wajar semua warga serta akademisi maupun gerakan rakyat mengecam Ganjar,”ujar Farkhan.
Farkhan menilai jika proyek tersebut tidak merugikan warga dan bermanfaat untuk rakyat banyak maka rakyat pasti akan mendukung. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak alam jangan dibantai sedemikian rupa oleh cara oligharki.
“Jangan sampai nantinya malah justru meniru proyek-proyek yang merugikan rakyat seperti Aburizal dengan lapindonya dan Prabowo, Sandi dengan perusahaan mereka yang mengeruk alam Kalimantan,”ujar Farkhan.
Farkhan menegaskan bahwa BMI bersama elemen masyarakat sipil menegaskan menolak penindasan pada rakyat dan seluruh elemen masyarakat sipil harus bersatu padu menjadikan Wadas sebagai simbol perlawanan terhadap oligharki.
“Dari Wadas kita melawan sampai tetes darah penghabisan karena rukun perlawanan harus terus kita penuhi yang salah satunya adalah perlawanan yang luas dan besar atas penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh oligharki,”tegasnya.
