Agenda Reforma Agraria di Tengah Badai Korupsi Oleh: Fani Ruusul Masail (Dosen Hukum Institut Al Aqidah Al Hasyimiyah Jakarta) Tanah dalam bahasa latin adalah agger yang berarti sebidang tanah atau terra yang berarti bumi atau daratan, istilah sacara yurudis disebut dengan permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air. Tanah bukan hanya sekadar benda ekonomi yang dapat diperjualbelikan, melainkan identitas sosial, sumber kehidupan, dan fondasi kemaslahatan masyarakat. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai historis, kultural, dan spiritual. Bagi petani, tanah merupakan ruang produksi dan sumber penghidupan. Sementara bagi negara, tanah merupakan sumber daya yang bernilai strategis dimana pengelolaannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agenda Reforma agraria adalah penataan kembali garis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan fungsi tanah yang lebih berkeadilan untuk dipersembahkan sebesear-besarnya pada kesehatraan masyarakat. Dengan demikian dalam setiap kasus korupsi, baik tata kelola pertanahan, suap pengurusan izin, bahkan pemberian Hak Guna Usaha penerbitan sertifikat hak milik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana ekonomi, tetapi juga harus dilihat sebagai persoalan dasar keadilan sosial dan hak Masyarakat ada didalamnya. Dalam konteks tersebut, Undang undang reforma agraria terbaru perubahan atas UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari (UUPA) menjadi agenda penting untuk membangun sistem pertanahan yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, cita-cita reforma agraria akan menghadapi tantangan serius apabila kewenangan administrasi pertanahan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pemodal tertentu. Persoalan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN harus menjadi pengingat bahwa pembenahan birokrasi pertanahan harus berjalan seiring dengan perjuangan mewujudkan reforma agraria yang substantif. Penulis memberikan beberapa catatan kiritis terkait perencanaan reforma agraria melalui peta jalan yang memuat arah kebijakan, target tahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, dan indikator kinerja. Pemerintah harus mempunyai peraturan pemerintah untuk dapat memetakan secara rinci road maps agraria dan memetakan problem dan potensi problem yang selama ini dirasakan ditengah Masyarakat. Kemudian juga harus memetakan lokasi prioritas reforma agraria, kriteria dan penerapan yang proporsional dan berkeadilan, karena banyak sekali kasus tanah konflik menjadi lahan basah oknum untuk mengobral kepada kapitalisme sesaat untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Pengaturan objek dan subjek reforma agraria termasuk tanah yang berasal dari penyelesaian konflik maupun non konflik harus diatur dengan baik dalam peraturan turuan undang-undang agraria yang baru, Serta kelompok penerima yang diprioritaskan seperti petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin harus mendapat tempat utama dalam rangka pemberdayaan Masyarakat lokal bukan sebaliknya untuk kepentingan kapitalisme. Pengaturan mekanisme penyelesaian konflik agraria harus diterapkan secara efektif, transparan dan berkeadilan dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, serta pemulihan hak masyarakat. Penulis juga ingin memberikan perhatian terhadap penguatan perlindungan hukum dan pencegahan konflik agraria baru termasuk perlindungan bagi subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, pelapor, saksi, dan pihak yang mempertahankan hak atas tanah serta penyerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, karena perlindungan hukum dalam konflik agraria cukup memprihatinkan banyak kejadian di lapangan enggan melanjutkan pelaporan karena ada intimidasi dari pihak yang lebih kuat. Demikian juga terkait partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah dan pemberdayaan subjek reforma agraria. Saat ini banyak ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, karena tidak adanya koordinasi antar lembaga yang baik, penegakan hukum yang tumpul dan banyaknya mafia tanah berkeliaran yang berorientasi terhadap keuntungan tanpa pandang bulu sehingga rakyat banyak menjerit karena tidak mendapatkan haknya. Tanah harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai alat produksi untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dengan demikian, tanah tidak boleh dimonopoli kepemilikan dan penggarapannya, yang dapat mengakibatkan ketimpangan. Kebijakan reformasi agraria dan distribusi lahan harus berpaku untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak bergantung pada kebijakan politik rezim kekuasaan yang berganti-ganti. Sejatinya reforma agraria bukan hanya tentang siapa yang menerima tanah, melainkan juga tentang bagaimana negara menjamin bahwa tanah dikelola secara adil, hak masyarakat dilindungi, dan kewenangan publik terbebas dari praktik korupsi. Maka integritas moral pejabat adalah harga mati, jika tidak reforma agraria pasti akan kehilangan makna. penegakan hukum yang konsisten dan tata kelola yang transparan, reforma agraria dapat menjadi wasilah menuju penguatan keadilan sosial, kemakmuran rakyat sesuai yang dicita-citakan konstitusi….
