Jakarta – Pemilihan umum kini masih menjadi cara pemerintah untuk menjaring dan menentukan calon pimpinan kepala daerah, DPR hingga presiden. Tak tanggung-tanggung, biaya pemerintah untuk menggelar pemilu ini pun menelan dana hingga triliunan rupiah.
Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi meminta pemerintah serius memperhatikan kurangnya kualitas dari pemilu. Mengingat dana yang digelontorkan cukup besar, sehingga harus menghasilkan calon-calon yang berkualitas dan layak.
“Dana pemilu ini cukup besar, maka harus menghasilkan calon yang bagus. Jangan sampai pemilu hanya ajang bar-barnya proses demokrasi karena yang biasanya menang karena mereka adalah orang yang paling banyak uang,”ujar Farkhan.
Menurut Farkhan, pihak Komisi Pemilihan Umum maupun DPR harus memikirkan secara serius bagaimana menyelenggarakan proses pemilu berjalan baik dengan biaya minim.
“Jika perlu untuk melakukan perubahan radikal dalam penyelenggaraan pemilu dan hasilnya akan baik, maka itu perlu dipertimbangkan dan dikaji secara matang,” ucap Farkhan.
“Kalau kemudian hanya menjadi alat buat memanipulasi suara rakyat maka sejatinya dana triliunan itu tak ubahnya kita bakar uang,” lanjutnya.
Farkhan juga mengingatkan kepada para oknum yang berkecimpung dalam penyelenggaraan pemilu harus berbuat taat hukum, jangan sampai hanya karena uang mereka melakukan manipulasi data yang akhirnya merugikan pihak lain.
“Belajar yang kejadian yang sudah-sudah, pihak penyelenggara pemilu juga harus bersikap adil dan tidak main politik uang,” terang Farkhan.
Situasi kebangsaan yang pengap saat ini dengan pemimpin yang tak sepadan hasilnya dibanding uang yang dihamburkan negara untuk pemilu merupakan sumber dari tidak menjelmanya kekuatan rakyat.
Malah justru, yang menjalankan sistem adalah mereka yang mempunyai dana besar terhadap penggembosan proses pemilu. Sehingga yang terjadi adalah menghasilkan pemimpin yang buka lagi pro rakyat, tapi justru menguras kantong rakyat dan kantong negara.
Mendekati pemilu, saat ini kita terhenyak dengan banyaknya orang yang mendirikan partai. Entah bermaksud untuk tujuan apa, namun lagi-lagi kehadiran partai politik juga tak lepas dari anggaran uang negara yang dilerebutkan oleh mereka.
“Seolah partai adalah tempat investasi yang nyaman dimana habis pemilu dia tak pikir kadernya di dewan apakah bekerja membela rakyat atau tidak. Yang penting dia dapat bagian dari gaji kadernya di dewan dan seterusnya,”pungkas Farkhan.
