Timredaksi.com, Jakarta – Jakarta kembali dilanda banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur ibu kota dan wilayah sekitarnya. Sejumlah kawasan dilaporkan tergenang air dengan ketinggian bervariasi, mengganggu aktivitas warga, transportasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD BMI DKI Jakarta, Ghiffari Adha, menyampaikan kritik terhadap cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons persoalan banjir yang dinilai masih bersifat reaktif dan belum menyentuh solusi jangka panjang.
Ghiffari menyoroti pernyataan salah satu pejabat publik yang menjawab persoalan banjir Jakarta dengan istilah “disurutin”. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan solusi konkret atas persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.
“Saya teringat pernyataan Bang Doel saat menjawab pertanyaan Bang Pram terkait banjir Jakarta dengan mengatakan ‘disurutin’. Menurut saya, itu bukan solusi konkret. Banjir memang bisa disurutin, tapi itu hanya penanganan sementara. Persoalan utamanya adalah bagaimana agar Jakarta tidak terus-menerus kebanjiran,” ujar Ghiffari kepada media.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan jawaban normatif yang hanya fokus pada penanganan saat banjir terjadi, tanpa diiringi kebijakan pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.
“Semua orang paham banjir bisa surut. Tapi yang ditunggu warga adalah langkah nyata agar banjir tidak terus terulang. Ini soal perencanaan, kebijakan, dan keberanian mengambil keputusan,” tambahnya.
Ghiffari menilai banjir yang kembali melanda Jakarta menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan pengendalian banjir, mulai dari pembenahan sistem drainase, pengelolaan sungai, hingga tata ruang kota.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi mampu menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang warga Jakarta.
