Jakarta – Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan kebijakan gagal.
Menurutnya, usaha pemerintah terbukti sia-sia lantaran tidak memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.
“Kalau bagi saya, bukan tidak optimal lagi tapi gagal,” kata Irwan dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7).
Dia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo langsung turun tangan untuk menangani Covid-19 saat ini dan tidak mendelegasikan arahan tersebut kepada salah satu menteri atau yang lain.
Dia menilai, Jokowi perlu melakukan pertemuan dengan Presiden ataupun Wakil Presiden RI terdahulu untuk mendapat masukan yang lebih luas dan jernih.
“Ini perang kita bersama. Saya yakin akan ada rekomendasi yang strategis dan prioritas bagi bangsa ini untuk mengatasi covid-19 dan pulihkan ekonomi nasional pasca pertemuan,” ucapnya lagi.
Di samping itu, kata dia, pihaknya mengusulkan agar pemerintah fokus dalam meningkatkan akselerasi vaksinasi dan penguatan layanan kesehatan selama masa pandemi ini.
BACA JUGA:
Jokowi Nilai Kampanye Masker Belum Maksimal: Harus Kerja Keras
Menurutnya, usaha pemerintah dalam melakukan PPKM Darurat saat ini telah banyak sia-sia. Terlebih, seringkali cara komunikasi yang dilakukan oleh lingkaran pemerintah tak dapat diterima masyarakat.
“Tertibkan buzzerp yang noise juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat,” beber Anggota Komisi V DPR RI itu.
Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya mengabarkan PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli.
Muhadjir menerangkan perpanjangan PPKM Darurat untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) itu sudah diputuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas).
“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli, sampai akhir Juli PPKM ini,” kata Muhadjir di Hotel University Club (UC) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (16/7). (Salsa/CNN)
