Timredaksi.com– Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) melakukan walk out (WO) atau keluar dari ruangan di tengah Rapat Paripurna untuk memprotes pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Seluruh anggota DPR dari F-PKS keluar dari ruang sidang sebelum Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparannya.
Anggota DPR RI dapil Lampung II Ahmad Junaidi Auly menegaskan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM yang jelas-jelas sangat memberatkan masyarakat.
“Bantuan supsidi yang akan diberikan pemerintah sebesar 150 ribu per bulan tidak akan bisa membatu ekonomi masyarakat,” kata Junaidi, Selasa 6/9/2022.
Lebih lanjut Junaidi menilai bantuan sosial yang diberikan pemerintah dengan mensiasati kenaikan BBM Junaidi menilai bukan solusi menuntas kemiskinan.
“Itu merupakan penentraman masyarakat yang semu. Apa artinya penambahan uang subsidi bila dibandikan dengan kenaikan harga yang lain. Dampak kenaikan harga lebih besar dari bantuan 150 ribu yang diberikan pemerintah,” tegasnya
Masih persoalan BBM, anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan Praksi PKS tetap menolak kebijaksanaan pemerintah yang tidak mendukung rakyat.
“PKS akan melihat perkembangannya. Kita ingin sekali bagaimanapun caranya kebijakan Pemerintah dengan kenaikan BBM bisa direvisi,” jelasnya
Pembahasan berikutnya di RAPBN 2023 PKS berencana mengkritik persolan itu. Pasalnya Praksi PKS akan dimusyawarahkan diantar Praksi dengan menentukan langkah-langkah inisiasi atau inisiatif.
Sekedar diketahui agenda rapat paripurna hari ini adalah pembahasan Tingkat II RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021.
Seluruh anggota F-PKS pun keluar dari ruang sidang. Masing-masing mereka membawa kertas dengan isi penolakan yang sama. Tampak sejumlah elite PKS di antaranya Hidayat Nur Wahid hingga Aboe Bakar Alhabsyi itu dalam aksi walk out itu.
Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan sidang tak berkomentar di dalam rapat terkait aksi walk out tersebut. Ia hanya membatasi interupsi yang tak terkait dengan APBN (ror)
