Jakarta, timredaksi.com – Skandal perselingkuhan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), James Arthur Kojongian (JAK, memicu reaksi publik. Gerakan Perempuan Sulut (GPS) meminta agar wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra) tersebut mundur sebagai wakil rakyat.
Koordinator GPS, Pdt Ruth Ketsia Wangkai, menyebut momen diseretnya istri JAK, dr Michaela Paruntu, di atas mobil pada 24 Januari lalu sebagai tragedi kekerasan terhadap perempuan dan sangat menyakiti perasaan perempuan. Rekaman yang sudah tersebar luas itu dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kejadian ini juga telah melahirkan beragam persepsi negatif terkait konstruksi sosial-budaya terhadap posisi perempuan dalam tatanan keluarga dan bermasyarakat. Peristiwa ini sungguh sangat memalukan dan mencoreng citra DPRD Sulut, karena terjadi di ranah publik dan melibatkan James Kojongian sebagai pimpinan DPRD Sulut,” kata Ruth kepada wartawan di Kantor DPRD Sulut, Jl Trans Manado-Bitung, Kairagi Satu, Mapanget, Manado, Selasa (2/2/2021).
Ruth mengatakan JAK sebagai pejabat di lembaga terhormat seharusnya menjadi panutan. Peristiwa terseretnya dr Michaela, dia melanjutkan, telah menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sulut.
“Tidak terungkapnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan korban semakin mengalami luka batin sepanjang hayatnya, yang sulit tersembuhkan bahkan berujung kematian. Korban tidak mendapatkan jaminan atas hak keamanan dan keadilan,” tuturnya.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut sudah memanggil JAK. Panggilan tersebut pun dipenuhi Wakil Ketua DPRD Sulut tersebut untuk dimintai klarifikasi, Senin (1/2).
Permintaan maaf James Arthur Kojongian bisa disimak di halaman berikutnya –>
