Timredaksi.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani mengatakan sudah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal tersebut di ungkapkan Sri Mulyani pada saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI komisi XI. Dalam laporannya Kemenkeu mencatat, sejak 2005 PMN yang sudah dikucurkan ke BUMN telah mencapai Rp.695,6 triliun.
“Sejak tahun 2005 sampai 2021 jumlah penyertaan modal sebesar Rp.695,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR komisi XI di gedung Nusantara I, Rabu 15/12/2021.
Sri Mulyani menambahkan bahwa BUMN penerima PMN 2020, 40% diantaranya rugi, dan 60% masih mampu menghasilkan laba.
“Dalam rasio utang terhadap modal (debt to equity) dibandingkan industri sejenis 55% BUMN penerima PMN berada di atas rata-rata industri, 34% di bawah rata-rata industri, 9% pekuitas negara, dan 2% sebanding dengan rata-rata industri,” paparnya
Lanjut Sri Mulyani bersama Direktorat Jendral Kekayaan Negara akan peninjauan kembali perusahaan BUMN agar dapat lebih menguntungkan, melalui lembaga pengelola investasi dan Pengelolaan Aset Eks.
“Saya akan meminta terus kepada DJKN untuk meneliti berbagai langkah restrukturisasi terutama dikaitkan dengan adanya INA yang kita meminta untuk disiplin dari BUMN menggunakan antar mereka dulu dan adanya PPA yang ada dalam BUMN,” terangnya.
Lebih dalam, Sri Mulyani mengukapkan tujuan penambahan PMN yang diberikan kepada BUMN total Rp.361,3 triliun.
Dalam laporannya di komisi XI Sri Mulyani mengucurkan dana ke BUM diantaranya pendirian BUMN sebesar Rp.3 triliun dibagi kepada pembiayaan dan penjaminan infrastruktur Rp.2 triliun dan pembiayaan perumahan Rp.1 triliun. Sementara restrukturisasi BUMN Rp12,7 triliun yang dibagikan kepada 17 perusahaan pelat merah.
Peningkatan kinerja BUMN sebesar Rp.345,6 triliun dibagikan kepada delapan sektor. Pembiayaan ekspor sebesar Rp.23,7 triliun, penyediaan kredit mikro sebesar Rp.24,01 triliun, kedaulatan pangan sebesar Rp.11,45 triliun, dan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Rp.184,17 triliun.
Kemudian kemandirian energi sebesar Rp56,31 triliun, pembiayaan perumahan sebesar Rp.12,3 triliun, peningkatan industri strategis Rp.15,73 triliun, serta penguatan BPJS sebesar Rp.12,83 triliun (ror)
