Jakarta, Timredaksi.com – Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021. Diperpanjangnya kebijakan PPKM yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menimbulkan pro-kontra.
Masyarakat sangat memahami atas kehendaknya perpanjangan masa PPKM Level 4 disejumlah daerah. Namun, kebijakan tersebut tak diiringi dengan solusi, aktualisasi sejumlah program tak berjalan tuntas dan sangat parsial, seperti pembagian bansos dan lainnya.
Jika tetap memaksakan perpanjangan PPKM Level 4 ataupun nanti dirubah namanya, maka ini sebagai catatan untuk memperluas lamanya kesusahan kehidupan masyarakat dan menambah lamanya perubahan.
Hal itu disampaikan oleh Ketum DPN BMI Farkhan Evendi saat dihubungi media. Menurut Farkhan, kelanjutan PPKM Level 4 juga mirip motivasi keinginan beberapa elite lingkaran Jokowi yang ingin Jokowi tiga periode.
“Yang perlu kita catat serius, bagaimana dampak pemaksaan perpanjangan PPKM, meski hanya menambah satu minggu?. Dimasa pandemi ini yang diperlukan adalah merawat rakyat yang sakit virus dan lumpuh ekonomi, bukan kemudian menambah pukulan, menambah pengapnya jalan penyekatan, menambah beban toko dan dagangan mereka yang sepi,” ucap Farkhan.
BACA JUGA:
BMI menyebut pukulan bertubi-tubi bagi rakyat tanpa advokasi dan solusi apapun dari aspek knowloadge atau narasi pencegahan covid dari pemerintah untuk jangka panjang.
“Selama ini belum ada pengembangan ilmu dalam negeri soal melawan covid, belum ada dukungan bagi temuan buatan dalam negeri dan seterusnya,” ujar Farkhan.
Disisi lain, BMI juga menilai bahwa kelanjutan PPKM Level 4 mirip motivasi yang ingin pemerintahan Jokowi berjalan tiga periode. Padahal, berkaca dari catatan sejarah di masa Orde Baru, ada rasio politik pembangunan yang relatif melegimitasi perpanjangan masa jabatan Pak Harto, yaitu rencana pembangunan lima tahun ( REPELITA).
Tapi, sejarah telah mencatat, kekuasaan yang berlama-lama cenderung korup sebagaimana pemikiran ahli politik Lord Acton, “Absolutely power tends to corrupt”. Kekuasaan yang berlama-lama yang menjadikan keuasaanya absolut, tak akan bisa menghindari tindakan koruptif.
“Bisa diterjemahkan korupsi secara material (ekonomi), bisa juga diterjemahkan korupsi hak-hak politik warga negaranya. Kekuasaan yang berlama-lama jelas merampas hak politik orang lain, minimal memasung hak politik para anak bangsa yang punya kemampuan memimpin negeri ini,” jelas Farkhan.
Kekuasaan yang korup itu akhirnya bukan hanya jatuh, tapi merusak berbagai sistem kehidupan bernegara, termasuk budaya.
BACA JUGA:
“Apakah catatan empirik masa orde baru harus terulang?. Kita pun akan dibilang bodoh jika jatuh pada lubang yang sama,” ujar Farkhan.
BMI juga menilai, memaksakan masa jabatan presiden tiga periode sangat serius implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita sejak dini dan sejak sekarang bisa menilai dan mencatat apakah pemerintah saat ini layak atau tidak untuk meneruskan ke tiga periode?,”pungkasnya. (Salsa)
