Jakarta – Perbincangan soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tengah ramai dibicarakan publik. Masyarakat pun masih mempertanyakan PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa. Adapun ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan PPKM diperpanjang sampai akhir Juli 2021. Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7/2021) lalu.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi menilai pemerintah lamban dalam menetapkan PPKM dilanjutkan atau tidak, karena masyarakat banyak yang menunggu keputusan pemerintah.
BACA JUGA:
Farkhan Evendi: Ancaman Kesengsaraan Rakyat Semakin Nyata Dampak Pandemi
“Ini nasib rakyat pak, jangan bilang tunggu 2-3 hari lagi. Apalagi yang dievaluasi. Katanya Ketua PPKM Luhut sudah minta maaf karena PPKM darurat dinilai tidak efektif,” ujar Farkhan, Sabtu (18/7/2021).
Menurut Farkhan, kondisi ekonomi yang sempoyongan dan rakyat yang sudah mulai melawan ke aparat adalah jawaban atas kondisi PPKM Darurat yang tidak efektif karena sudah membuat rakyat semakin menderita dalam segala sektor baik ekonomi, psikologis dan seterusnya.
Oleh karena itu, BMI meminta Pemerintah tak perlu banyak alasan jika nantinya keputusan PPKM Darurat diperpanjang namun tidak dibarengi dengan solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi rakyat yang menjerit.
“Jika nanti diperpanjang, maka pemerintah harus segera memberikan solusi ekonomi kepada rakyat, jika tidak maka nanti akan terjadi perlawanan kepada pemerintah melebihi situasi yang sudah terjadi di berbagai daerah,” ucap Farkhan.
Menurut Farkhan, kondisi ini bukan soal isu politik, isu radikal maupun permainan oposisi, namun memang kondisi rakyat yang sudah menjerit akibat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup keluarga.
“Guncangan kemarahan masyarakat akibat PPKM Darurat benar-benar sudah masuk tahap mengerikan,”ujar Farkhan.
BACA JUGA:
BMI: Penanganan Covid Cara Militeristik Hanya Akan Menimbulkan Kebencian dan Memicu Perlawanan
Menurut Farkhan, daya tawar pemerintah dalam mengatasi kondisi saat ini hanya ada pada kesabaran masyarakat. Bagaimana memberikan himbauan kepada masyarakat supaya sabar dalam menghadapi covid.
“Pakai teori kampung saja pak, bapak tidak bisa makan sehari marah tidak, ya marah kan, apalagi rakyat yang belum tentu dapat makan dari mana. Maka solusinya jika PPKM Darurat diperpanjang ya masyarakat kasih makan,”pungkas Farkhan. (HAm)
