Jakarta_timredaksi.com–Direktur Pertahanan dan Keamanan Bapenas Indonesia, Bogat Widyatmoko, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sedang “bersiap” menghadapi tantangan serta ancaman baru menyusul pemindahan Ibu Kota Indonesia (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Menurut Bogat Widyatmoko diantara tantangan, ancaman geostrategis baru yakni posisi IKN terletak sangat dekat dengan perbatasan Malaysia. Dirinya menyinggung posisi Kalimatan Timur (Kaltim) yang berdekatan dengan Flight Information Region (FIR) beberapa negara.
“Sementara dari sisi udara, lokasi IKN dekat dengan Flight Information Region (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila, Filipina,” ujarnya Bogat Widyatmoko dikutip Zonajakarta.com, Rabu 29/12/2021
Lanjut dirinya mengatakan ancaman lebih serius yang dihadapi IKN tersebut dikarenakan berada dalam radius Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) dan rudal hipersonik negara-negara tertentu.
“Sayangnya, ibu kota negara bagian yang baru berada dalam radius jelajah ICBM rudal balistik antarbenua serta rudal hipersonik negara-negara tertentu,” beber Bogat
Diinformasikan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim itu, Negara kita harus mempersiapkan dana sebesar Rp500 triliun. Sementara pemerintah Indonesia hanya bisa mendanai 20 persen melalui APBN dari total dana yang dibutuhkan untuk persiapan proyek pembangunan IKN itu.
Lanjut Menteri Keuangan, Sri Mulyani pemerintah harus menjual atau menyewakan aset yang ada di Jakarta jika ingin memindahkan ibu kota. Pemerintah sendiri sempat menunda pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur pada tahun 2020 lalu.
Hal tersebut dikutip Zonajakarta.com, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan Ibu Kota negara baru ditunda untuk tahun depan.
Suharso menegaskan, walaupun pembangunan ditunda ia menyebutkan pihaknya akan tetap melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar IKN baru tersebut.
“Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan,” terang Suharso kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa 8/9/2020 lalu.
Masih dari keterangannya, karena itu pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pada 2021 untuk pembahasan serta pembangunan dasar di kota penyangga tersebut.
Anggaran pembangunan infrastruktur dasar masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp831,4 miliar. (**ror)
