Timredaksi.com – Kisruh Data penerima bansos ganda dan PNS palsu dinilai BMI sebagai bentuk negara yang lemah, dan pemerintah seolah mengacuhkan derita rakyatnya dengan gembar-gembor yang tak sesuai dengan kenyataan.
“Didepan bicara kartu ini kartu itu tidak tahunya secara garis besar pendataan di beberapa sektor lemah” ujar Farkhan.
BMI mendesak Presiden perlu segera menghentikan upaya perampokan sistemik akibat data di pusat yang ternyata parah.
“artinya ini kisruh bakal menjalar ke korupsi politik berupa pemilih hantu, korupsi ekonomi dan sejatinya, membuat pincang cara kita bernegara, membakar rasa keterpercayaan pada data diri warga dan data lain secara umum pada negara” ujar Farkhan.
BMI menyebut bahwa polemik ini bakal menyebabkan negara acuh dan sangat tidak menjamin hadirnya kebaikan bagi rakyatnya manakala kesulitan yang dirasakan rakyat selama ini justru dilakukan oleh negara dan negara menjadi pemusnah massal bagi kepercayaan publik, misalkan, pajak yang mereka berikan seharusnya benar-benar dipakai untuk penguatan masyarakat sipil tapi yang terjadi malah pemborosan pada masyarakat hantu atau fiktif.
“Kita sebenarnya telah terjun bebas, ini bukan lagi level negara tapi sudah mirip level organisasi yang tak punya database lengkap dan profesional soal anggotanya,” tegas Farkhan.
Jokowi menurut BMI tak akan mampu mengurus persoalan pelik ini. “Bahkan dimasa dia, proyek hantu seperti membuat jalan Tol di daerah sepi mobilitas marak, artinya memang negara lebih banyak mengurus hantu daripada rakyat,” tegas Farkhan. (Azzam)
