Timredaksi.com, Jakarta – Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi mengatakan bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini mulai ternoda dengan rencana Amandemen UUD 1945 yang disinyalir akan merubah amandemen periodisasi masa jabatan presiden.
Berbagai pihak pun melakukan penolakan rencana amandemen, karena dinilai saat ini belum waktu yang tepat untuk membahas amandemen yang ujung-ujungnya justru akan melukai nilai-nilai demokrasi di negeri ini.
“BMI mengingatkan tentang pentingnya memanjangkan umur demokrasi dengan tidak macam-macam dengan pasal Jabatan Presiden tiga periode, penundaan pemilu dan sebagainya yang BMI namakan sebagai upaya memendekkan umur demokrasi,” ucap Farkhan dalam keterangan rilis, Selasa (7/9/2021).
Menurut Farkhan, pemerintah harus memanjangkan umur demokrasi, karena itu sama saja memanjangkan umur rakyat, vitamin memanjangkan umur demokrasi adalah dengan menghargai kritik dari rakyat karena itu merupakan bentuk demokrasi. Bukan sebaliknya, menangkap rakyat dan menghukum berat yang mengkritik.
“Kerja keras partai oposisi di parlemen dan kesiap-siagaan berbagai kelompok masyarakat sipil untuk memikul demokrasi dan kesehatan berpikir dengan pembelaan yang kuat dan keikhlasan kolektif kita untuk terus berjuang mengangkat bendera demokrasi,”ujar Farkhan
Menurut Farkhan, perilaku memendekkan demokrasi seperti yang terjadi sekarang adalah adanya upaya untuk mewujudkan periodisasi Presiden. Dengan memberi dukungan politik, dan lainnya serta menangkapi oposisi yang bersuara menentang kebijakan.
“Kita beruntung nama kita adalah Demokrat, nama adalah doa, Partai Demokrat dalam usianya yang kedua puluh bertekad menjaga demokrasi sesuai namanya, demokrasi harus panjang umur, karena disana rakyat mendapat pembelaan dan tahu kemana mengadu, demokrasi tidak boleh terkena virus dari pemimpin yang kesakitan akan ambisi,” tegas Farkhan.
