KesehatanNews

Ketersediaan Vaksin Terbatas, BMI Harap Vaksinisasi Tak Dipermainkan Oknum 

956
×

Ketersediaan Vaksin Terbatas, BMI Harap Vaksinisasi Tak Dipermainkan Oknum 

Share this article

Timredaksi.com – Pemerintah Saat ini sedang menggenjot percepatan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Namun, di tengah upaya mengejar target sasaran, ternyata stok vaksin dari pemerintah pusat justru terbatas. Sejumlah daerah bahkan masih minim untuk memberikan vaksin kepada warganya.

Disisi lain, agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity secara komunal, program vaksinasi juga terus disosialisasikan. Bahkan, sejumlah kebijakan pemerintah mewajibkan kartu vaksin sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan umum, seperi perjalanan, berbelanja, mengunjungi mall dan lain sebagainya.

Namun lagi-lagi, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan vaksin yang ada di sejumlah daerah. Sehingga, tak sedikit warga yang merasa kecewa karena sudah menunggu jadwal vaksinasi namun diundur.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) Farkhan Evendi meminta proses pendistribusian vaksin ke daerah berjalan baik dan lancar. Bahkan, jika ada vaksin yang sudah siap distribusi maka sebaiknya langsung didistribusikan sehingga tidak ada lagi kekosongan vaksin di daerah.

“Kami berharap vaksin dapat segera disalurkan, sudah banyak daerah-daerah yang kekurangan vaksin,” ucap Farkhan, Sabtu (7/17/2021).

Baca Juga  Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari

Menurut Farkhan, kejadian kelangkaan vaksin yang terjadi disejumlah daerah dipandang berbanding terbalik dengan adanya pernyataan Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga yang menyebut ada sekitar 12 juta dosis vaksin terbuang.

Vaksin yang terbuang ini merupakan sisa dari sekitar 77 juta vaksin yang telah didistribusikan ke sejumlah daerah selama proses vaksinasi. Vaksin menjadi sia-sia karena tidak terpakai setelah dibuka dari tempat penyimpanan.

“Ini kan aneh, di satu sisi buang vaksin, disisi lain malah kekurangan vaksin,” ujar Farkhan.

Farkhan pun mempertanyakan kinerja Menteri Kesehatan yang dipandang paling bertanggung jawab soal penanganan vaksinasi Covid-19, baik soal kelangkaan vaksin maupun proses pendistribusian.

“Tugas Menteri Kesehatan harus memastikan ketersediaan vaksin dan juga proses pendistribusian, jangan sampai terjadi kelangkaan. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut soal kesehatan dan nyawa masyarakat,” ucap Farkhan.

Farkhan pun meminta tim yang bertugas mengawasi pengadaan dan distribusi vaksin di awal 2021 dapat berjalan dengan baik.

“Antara jumlah dosis vaksin yang masuk ke tanah air dengan jumlah dosis vaksin yang telah digunakakan, harus tercatat dengan akurat. Ada berapa yang dipakai dan ada berapa yang terbuang juga harus tercatat, karena ini juga menyangkut anggaran pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan,” sambung Farkhan.

Baca Juga  Temuan BPK RI sudah Ditindaklanjuti, Opini Laporan Keuangan Kemenag WTP

BMI juga meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk memberikan sosialisasi yang luas dan menyeluruh kepada lapisan masyarakat soal vaksinasi.

“Jelaskan juga, kalau vaksinnya habis apa yang harus dilakukan. Kalau sudah di vaksin dosis pertama lalu belum dapat vaksin dosis kedua karena kelangkaan vaksin, apa yang harus dilakukan. Ini harus disosialisasikan,” ucap Farkhan.

Farkhan berharap, vaksinasi tidak dipermainkan oleh oknum-oknum untuk mengeruk keuntungan atau bahkan mempermainkan vaksin untuk tujuan yang merugikan masyarakat dan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *