Timredaksi.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). BBI merupakan gerakan untuk memperkuat branding produk-produk UMKM di dalam negeri dan memperluas akses pasar melalui penjualan digital.
Kini, Luhut memiliki lima jabatan yang diemban sekaligus, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan terakhir Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Sebelumnya, Luhut juga pernah ditunjuk Jokowi untuk mengisi kekosongan pada sejumlah jabatan menteri, yaitu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Perhubungan,
Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi mengatakan, sejumlah jabatan yang diberikan Jokowi kepada Luhut menimbulkan tanda tanya, karena masih banyak kandidat lain yang mumpuni untuk mengisi jabatan yang diberikan ke Luhut.
“Masih banyak kandidat dan calon yang bisa mengisi jabatan itu, kenapa lagi-lagi Luhut, ini yang dipertanyakan banyak orang,” ucap Farkhan.
Farkhan menyatakan bahwa penunjukan jabatan memang merupakan hak preogratif presiden, namun melihat jabatan yang diemban Luhut sudah cukup banyak tentu hal ini harus dipertimbangkan presiden.
“Kalau kerjaannya banyak, nanti dikhawatirkan tidak fokus dan tidak maksimal terhadap kerjaan yang ditangani, sehingga malah justru akan menjadi acak-acakan,”jelas Farkhan.
Farkhan pun meminta Jokowi untuk mempertimbangkan ketika akan menunjuk jabatan seseorang. Apalagi jabatan yang sedang diembannya lebih dari dua atau tiga.
“Rangkap jabatan bisa menimbulkan banyak persoalan, selain tidak maksimal dalam bekerja juga mengganggu tugas-tugas pokok dalam menjalankan berbagai program sebagai menteri,”kata Farkhan.
Meski memiliki segudang pengalaman yang dimiliki Luhut, namun farkhan mengatakan bahwa merangkap banyak jabatan tidaklah mudah. Pertanggungjawabannya bukan saja kepada presiden namun kepada masyarakat.
“Masyarakat juga akan mengira Pak Luhut kemaruk jabatan, meskipun itu yang memberikan Jokowi,”pungkasnya.
