Jakarta – Proses perjalanan demokrasi melalui pemilihan umum menyisakan sejumlah catatan bagi Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia. Salah satunya adalah pengawasan dalam pemilihan umum.
Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi kembali mengajak semua pihak untuk mengawasi penyelenggara pemilu yang akan datang, baik itu KPU maupun Bawaslu.
“Kami akan terus mendorong adanya satgas bersama awasi penyelenggaraan pemilu,”ujar Farkhan di Jakarta, Kamis (18/11/2022).
Farkhan juga menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya dilakukan di lapangan saja, namun juga terkait dengan sistem IT KPU yang paling penting untuk diawasi karena hasil hitungannya saat pemilu lalu meragukan dan dipertanyakan publik.
“Jangan lagi kita mempermalukan demokrasi dan menghinakan suara rakyat lewat kecurangan pemilu luar biasa dahsyat seperti 2019, DPN BMI menilai hasilnya juga parah, penyelenggara pemilu kemarin bahkan ditangkap KPK,”ujar Farkhan.
BMI berharap agar bangsa ini benar benar menyelenggarakan pemilu dengan jurdil. Kalau sampai kecurangan bar-bar maka yang terjadi bangsa ini bakal diisi oleh unyil-unyil tak kompeten
BMI memandang bahwa kreasi mencari rejeki dengan memanfaatkan posisi penyelenggara pemilu adalah perilaku terhina dan membuat keberkahan dalam hidup penyelenggara pemilu berkurang.
“KPU bukan Komisi Pemilihan Unyil,”ujar Farkhan.
