DPD RI Satu Suara, Lakukan Konferensi Nasional Lewat Pers

“Kami Kelompok DPD di MPR akan mendorong judicial review terhadap Pasal 222 UU No.7 2017 mengenai Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden/Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Fahira Idris saat dialog kebangsaan bertajuk ‘presidential threshold’, di lobi gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (8/12/21).

Masih hal yang sama kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Nuor menuturkan adanya PT tersebut mengabarkan makna presidensial, mereduksi partisipasi politik masyarakat.

“Ada beberapa hal yang saya sampaikan pertama jelas melenceng dari spirit keretakan, tendensi polarisasi keterbelahan seperti tahun 2014 lalu hingga saat ini, hingga menutup adanya tokoh alternatif,” kata Firman

Semetara disampingnya pengamat Politik dan Dosen Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim mengungkapkan ada beberapa negara yang berhasil menerapkan sistem presidensial dengan multi partai seperti beberapa negara di Amerika Latin juga termasuk Indonesia.

“Pada buku The Surprising Success of Multiparty Presidentialism oleh Carlos Pereira menjelaskan bahwa agar berhasil di sistem presidensial multipartai, seorang bahwa presiden harus sebagai jabatan kuat secara konstitusional, punya kekuatan untuk barter atau negosiasi atau dipertukarkan dengan parlemen, check and balances yang kuat,” tutup Abdul Gaffar (ror)