Jakarta, Timredaksi.com – Pandemi covid-19 yang saat ini menerjang Indonesia bukan hanya merusak tatanan kehidupan sosial namun juga dikhawatirkan akan merusak tananan ekonomi hingga terjadi krisis ekonomi.
Ditambah lagi, kekuasaan yang korup dimasa pandemi seperti korupsi dana bansos, obat vaksi, alat kesehatan membuat negara bukan hanya jatuh, tapi merusak berbagai sistem kehidupan bernegara, termasuk budaya.
Ketum DPN BMI Farkhan Evendi mengatakan, janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) semasa kampanya untuk meningkatkan tatanan ekonomi melejit 7% di samping 65 janji lainnya tidak akan terlaksana di periode ini.
BACA JUGA:
Menurut Farkhan, berdasarkan fakta, pertumbuhan ekonomi semasa pemerintahannya sejak 2014 masing-masing tercatat: 4,79% (2015), melambat dari setahun sebelumnya, yakni 5,02%. Pertumbuhan pada 2016 mencapai 5,02% (2016), Pada 2017 naik sedikit: menjadi 5,07%. Pada 2018 sebesar 5,17%.
Dan akhir kekuasaan Jokowi (2019), pertumbuhan ekonominya turun menjadi 5,02%. Dan setahun pertama dari periode kedua pemerintahan Jokowi, yakni 2020, terjun bebas.
Proyeksinya 2021, mengutip catatan ekonom Rizal Ramli, tingkat pertumbuhannya hanya kisaran 2% dari setahun lalu. Berarti, pertumbuhan ekonominya dalam posisi -0,19%. Tapi, dengan PPKM Darutat dan jika terjadi lebih lama lagi, maka pertumbuhan semakin negatif.
BACA JUGA:
Setahun Jokowi-Maruf, PKS: Masalah Penegakan Hukum Dan Ekonomi Masih Jauh Dari Harapan
Menurut rilis Bank Dunia per 1 Juli lalu, menjadikan Indonesia turun peringkatnya dari negara menengah atas menjadi menengah bawah. Secara spesifik, Bank Dunia mencatat bahwa penurunan tingkat itu juga didasarkan tingkat GNP perkapita yang turun, dari AS$ 4.050 (2019), menjadi AS$ 3.870.
Menimbulkan pertanyaan mendasar, bagaimana mungkin, dengan capaian ekonomi yang terkategori rendah bisa meningkatkan distribusi kesejahteraan?. Maka artinya pemerintah saat ini gagal mewujudkan janji politiknya. (Salsa)
