Jakarta, Timredaksi.com – Pemberlakukan PPKM Darurat maupun berlanjut ke PPKM Level 4 mengakibatkan banyak para pengusaha yang terpaksa gulung tikar akibat tidak adanya perputara uang di bisnis yang digelutinya. Begitu juga dengan kondisi PHK yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.
Setelah dihantam bencana banji, longsor, gempa dan lainnya di sejumlah daerah di Indonesia, lagi-lagi keberadaan virus corona menambah susah kondisi masyarakat, ditambah kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai belum mampu memberikan solusi yang tepat.
Ketum DPN BMI Farkhan Evendi menilai, kebijakan Jokowi dalam menangani pandemi relative tidak bikin anak bangsa happy.
“Mulai dari kebijakan lockdown, PSBB, PPKM Darurat hingga PPKM Level 4, kita rasa perlu evaluasi yang mendasar dan terukur. Sehingga harus balance antara kebijakan dengan solusi. Banyak sektor yang sudah mengibarkan bendera putih, artinya kondisi mereka sudah lumpuh,” ujar Farkhan, Rabu, 28/7/2021).
Menurut Farkhan, BMI melihat banyak skenario pembenturan, karena perbedaan keyakinan ataupun afiliasi politik. Sehingga panorama kriminalisasi, persekusi dan praktik diskriminasi sering dipertontonkan dalam menangani pandemi.
“Semua ini menambah ketidakharmonisan hubungan antarwarga serta hubungan rakyat dengan pemerintah. Format politik terkesan kuat di lingkaran elit yang mendukung pemerintah. Hal ini jelaslah kian mengaburkan spirit kebersatuan,” ucapnya.
Catatan minus kinerja pemerintahan Jokowi, menurut Farkhan akan semakin menampak jika diurai lebih jauh sejumlah data kemiskinan , penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks demokrasi kita menurut catatan The Economist Intelligent Unit (EIU), Indonesia berskor 6,48, yang terkategori skor rendah. (Salsa)
