Jakarta_Timredaksi.com–Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) Thomson Gultom mengukapkan pihak pengelola Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachamn (PPSNZ) Muara Baru Jakarta Utara yakni PT. Perusahan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo) atau PT. Periklanan Nusantara (Persero) belum pernah melakukan perbaikan, pemeliharaan serta perawatan pelabuhan.
Hal tersebut dikatakan Tomson melihat biaya perpanjangan pemanfaatan tanah milik Perum Perindo pembayaran layanan (Service Charge) sebesar Rp.8.000 per meter.
Menurut Tomson Pelabuhan PSNZ Jakarta Utara mencapai 76 Ha lahan. Jika 60 persen dari 76 Ha lahan yang ditarik sewa untuk pembayaran layanan per bulan mencapai Rp.364.800.000.000.
“Lalu uang maintenance Rp.8.000 per meter tiap bulan itu untuk apa? Apa jasanya Perum Perindo dalam membangun PPS Nizam Zachman Jakarta?,” Kata Thomson Gultom menanggapi keresahan para pengusaha pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, Kamis 9/6/2022.
Dirinya mempertanyakan besaran uang tersebut dialokasikan kemana, sementara dari informasi yang dihimpunnya kebanyakan perusahan harus mengeluarkan kocek pribadi dalam perbaikan infrastruktur jalan baru ini.
Lebih dari itu kika Perindo melakukan pungutan terhadap para penguasa kata Tomson hal tersebut sudah jelas untuk apa dan apa yang harus dilakukan Perindo terhadap pengusaha dan Pelabuhan itu.
“Namanya ada hak dan ada kewajiban, sudah barang tentu Perindo bisa memberikan kontribusi ke pelabuhan. Tapi nyatanya Sri laporan yang saya terima bertahun-tahun pengusaha mengatkan dengan belum pernah ada perbayikan dipelabuhan atau pemberian sarana prasarana,” tukasnya
Melihat kondisi Lelabuhan PSNZ Muara Baru Jakarta Utara yang saat ini masih terpuruk akibat tidak ada itikat baik dalam segi pemberi pelabuhan serta tidak transparnya ke publik Thomson mengimbau meminta DPR-RI dan Menteri BUMN melikuidasi PT. Perindo.
“Likuidasi atau Bubarkan saja Perindo dari PPS Nizam Zachman Jakarta. Serahkanlah pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai tupoksinya,” tegasnya
Dengan adanya dua atau tiga penguasa Thomson menuturkan Perum Perindo Pusat, Cabang dan Kepala Unit Pelaksana Tehnik (UPT) masih saling lempar tanggung jawab. Dia juga menyebut Perum Perindo/Persero hanya mampu ambil uangnya selesai tanpa adanya kontribusi terhadap kepentingan kepelabuhanan.
“Semua dicaloi, seperti listrik, Air PAM, air limbah, ada kewajiban membayar lebih dari 10% kepada PT. Perindo diluar PPN. Untuk apa uang yang ditarik PT Perindo dari pengusaha itu? Oleh karena itu Kita berharap KPK menggandeng BPK untuk melakukan audit terhadap PT Perindo (Persero),” pungkasnya (ror)
