Jakarta_timredaksi.com–Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendesak agar Badan Pertahanan Nasional (BPN) membenahi struktural para pegawai, pejabat hal tersebut untuk memberantas mafia tanah. Dia juga menyampaikan hal terpenting yakni pembenahan diinternal kantor BPN dimasing-masing wiyah.
“Orang-orang merasa kesulitan walaupun sekarang ini sudah ada istilahnya pelayanan satu pintu, tetapi berurusan dengan BPN tetap saja ada masalah, ada birokrasi,” kata Guspardi pada saat diskusi dengan tema ‘Mafia Tanah Bikin Gerah’ Sabtu (16/7/2022).
Politisi PAN itu mengatakan kerap menemukan ketidak beresan birokrasi dihampir seluruh kantor BPN. Dia menyebutkan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto harus serius dalam membenahi hal tersebut.
“Ini adalah oknum. Tapi oknum itu hanya satu-dua tempat di kabupaten/kota, tapi hampir menyeluruh kami dapati ini birokrasi ini harus dibenahi juga oleh Pak Menteri (Hadi) ini,” ujarnya
Menurutnya pelaku kasus mafia tanah mudah dilakukan penangkapan. Dia berpandangan bahwa celah dalam masalah ini berada di BPN itu.
“Saya pernah berapa kali sebagai narasumber di berbagai tempat, mafia tanah itu adalah sesuatu yang gampang untuk diselidiki, untuk ditangkap, untuk diproses. Mafia tanah itu pintu masuknya adalah BPN dulu. Kalau BPN dia betul-betul bekerja secara profesional, melihat data dan fakta terhadap persyaratan yang diberikan tentu ini tidak akan terjadi mafia tanah,” ungkapnya
“Kalau BPN betul-betul bekerja secara profesional, melihat data dan fakta adanya persyaratan yang diberikan tentu ini tidak akan terjadi. Jadi pintu masuknya semuanya terjadi duplikasi sertifikat terjadi sengketa terjadi mafia dan lain sebagainya itu tentu semuanya itu ditentukan ditetapkan oleh alas hukum, yaitu sertifikat,” imbuhnya
Untuk diketahui sedikitnya ada enam pejabat BPN yang diamankan polisi dimasing-masing wilayah. Dua di antaranya PS, yang merupakan Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara saat tindak pidana terjadi, dan MB, yang merupakan Ketua Tim Adjudikasi PTSL BPN Jakarta Utara.
PS dan MB serta dua pejabat lainnya ditetapkan tersangka bersama 25 orang lainnya. Puluhan tersangka itu terdiri atas pegawai tidak tetap di BPN wilayah Jakarta dan Bekasi, ASN pemerintahan, kepala desa, hingga orang jasa perbankan.
Dua pejabat BPN lainnya yang terlibat kasus mafia tanah di Bekasi kemudian ditangkap juga. Dua pejabat tersebut adalah Kepala Kantor BPN Kota Palembang berinisial NS (50) dan Kasi Survei Kantor BPN Bandung Barat RS (58). RS sebelumnya menjabat Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Bekasi Kabupaten.
Selain RS dan NS, polisi menangkap pensiunan pejabat BPN berinisial PS (59). PS sebelumnya merupakan mantan Koordinator Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi. (ror)
