Timredaksi.com– Pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar pada Sabtu (3/9/2022) masih terus berjalan. Kenaikan harga BBM ini menuai beragam respons dari berbagai kalangan, baik buruh, mahasiswa, dan DPRD di Propinsi Lampung.
Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM disampaikan para mahasiswa mulai dari Kota Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, serta ojek online.
Merespon aksi unjuk rasa di provinsi Lampung, Anggota DPR RI Junaidi Auly mengatakan aspirasi yang memang harus diperjuangkan dan disampaikan oleh anggota DPR.
“Memang dampak dari naikanya harga BBM itu sangat terasa bagi masyaraka. Jadi siapapun orangnya dan dari partai mana sebetulnya aspirasi dari masyarakat perlu kita sampaikan,” kata Junaidi Auly usai mengikuti RDP Komsisi XI fit end proper test calon anggota BPK RI, priode 2022-2027, Senin 19/9/ 2022.
Langkah upaya penolakan BBM Politisi PKS dapil Lampung II menyebut sudah mepejuangkan aspirasi terkait naiknya harga BBM. Ia menjelaskan dari awal partainya (praksi PKS) menolak keras atas keputusan pemerintah.
“Secara pormal dan secara institusi kita sudah sampaikan aspirasi itu . Sebagai bentu penolakan kita saat sidang paripurna kita menyatakan world out. Jadi wajar ketika sekarang masyarakat dan mahasiswa melakukan aksi karena itu untu kepentingan hajat hidup orang banyak,” tegasnya
Sedikit menyinggung alasan pemerintah mengklaim, selama anggaran subsidi BBM sangat membebani negara, menurutnya langkah itu perlu dilakukan bila masyarakat perlu disubsidi. Ia menilai pemerintah belum mengutamakan kebutuhan pokok utama masyarakat.
“Subsidi itu sebuah langkah bila masyarakat perlu disubsidi oleh karenanya lakukan prioritas-prioritas anggaran yang betul-betul bisa menyentuh ke masyarakat. Kalau kita lihat kenyataan pemerintah banyak menganggarkan untuk pembangunan insprastruktur,”‘ tuturnya
Lebih lanjut BLT BBM 20,65 juta penduduk miskin dan kelas menengah bawah di Tanah Air, Junaidi mengatakan pemerintah Jokowi hanya mebrikan pemanis masyarakat.
Sedangkan penerimaan bantuan subsidi mulai dari 150 hingga 600 ribu rupiah selama 4 bulan bukan kebijakan yang idiel hal tersebut membuat kesengsaraan bagi rakyat.
“Itu hanyalah sebuah lipstik dan hanya upaya meredam amarah masyarakat saja. Apalah artinya subsidi yang hanya 600 ribu diberikan selama empat bulan artinya apa. Itu yang perlu harus dipertimbangkan apakah langkah itu memberikan solusi untuk masyarakat?. Kalau hanya sepintas nah artinya bukan sulusi,” pungkasnya
