Jakarta, Timredaksi.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan.
“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Senin (12/7/2021).
Merespon hal ini, Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi secara tegas menolak wacana Sri Mulyani yang bakal memperpanjang PPKM sampai 4-6 Minggu kedepan. Pasalnya jika kebijakan ini tidak tepat sasaran, rakyat kecil semakin menjerit dan tentu akan terjadi gejolak sosial dimana-mana.
“Di Surabaya contohnya, gejolak sosial terjadi dimana warga kecamatan Bululebak menolak PPKM Darurat dengan mengusir Satpol-PP dan aparat lain. Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah” ujar Farkhan.
Farkhan menyebut jika wacana ini benar-benar diterapkan, jangankan swasta, negara pun akan berdarah-darah memenuhi kebutuhan rakyat.
Dan lagi lagi rakyat kecil yang terdampak paling besar atas kebijakan ini, lanjut Farkhan.
BMI menegaskan pemerintah bukan hanya membuat kebijakan tapi membuat terobosan yang arif dan tepat sasaran.
“Kita lihat TKA masih bebas masuk ke Indonesia. Inilah kenapa kebijakan harus arif, rakyat tidak bebas akibat PPKM ini. Sedangkan kebutuhan rakyat tidak semuanya bisa dipenuhi oleh pemerintah ” tegasnya.
Situasi saat ini saja rakyat seperti merasa hidup di negara gagal dan seperti hidup dalam negara terjajah seperti tangisan pedagang saat dagangannya disita aparat.
“BMI memandang selama ini negara bergerak sendiri dan seluruh jeritan rakyat saat PPKM hanya didengar tapi sebagian besar tak ditanggapi oleh negara yang hidup sebagian besar oleh pajak rakyat dan hutang luar negeri yang ditanggung rakyat” Tutup Farkhan.
