JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan di sektor pertanian dalam dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah strategis ini difokuskan pada peningkatan hasil produksi dalam negeri, pembenahan sistem tata kelola pangan, serta penguatan kebijakan yang berpihak kepada para petani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia sempat mengimpor beras hingga melebihi tujuh juta ton pada kurun waktu 2023 hingga 2024 akibat tingginya tantangan perubahan iklim.
Menjawab tantangan tersebut, target pencapaian swasembada pangan yang semula dirancang empat tahun dipercepat menjadi satu tahun hingga akhirnya dideklarasikan di Karawang pada awal 2026.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa keberhasilan percepatan tersebut merupakan buah dari sinergi lintas sektor yang melibatkan petani, petugas penyuluh, pemerintah daerah, instansi kementerian, TNI, Polri, hingga BUMN pangan.
“Pencapaian di sektor pangan tidak dihasilkan dari satu kebijakan atau lembaga semata, melainkan hasil kerja bersama untuk memastikan seluruh ekosistem bergerak dalam satu arah guna meningkatkan produksi, melindungi petani, dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).
Dukungan regulasi juga dipercepat melalui penerbitan 16 Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden yang berfokus pada kemudahan akses sarana produksi.
Pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi dilakukan dengan memangkas ratusan aturan yang dinilai menghambat distribusi, serta menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak akhir 2025.
Untuk tahun 2026, alokasi pupuk bersubsidi disiapkan sebanyak 9,55 juta ton bagi lebih dari 16 juta petani. Mentan menekankan bahwa ketersediaan pupuk secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran menjadi kunci utama agar petani tidak mengalami kesulitan saat memasuki masa tanam.
Pemerintah turut memperkuat infrastruktur pendukung melalui rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan program pompanisasi, pemanfaatan puluhan bendungan, serta penerapan teknologi pertanian modern.
Dari sisi harga, pemerintah menetapkan harga pembelian gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram demi menjaga tingkat kesejahteraan petani.
Hasilnya, produksi beras nasional pada 2025 melonjak 13,29 persen menjadi 34,69 juta ton, sedangkan produksi jagung meningkat 6,74 persen menjadi 16,16 juta ton.
Pada saat yang sama, penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG hingga Oktober 2026 menembus angka 4,11 juta ton.
Pemerintah juga memastikan penghentian impor beras umum untuk kebutuhan konsumsi serta memfasilitasi asuransi pertanian guna melindungi petani dari risiko gagal panen.
Mentan Amran menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa capaian dua tahun ini bukanlah titik akhir, melainkan awal untuk memastikan swasembada dapat bertahan secara berkelanjutan, produksi terus meningkat, dan masyarakat mendapatkan pasokan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau.
