Oleh: Ilham Ramadhan – Guru Ahli Pertama
Paradoks terbesar dalam peradaban modern adalah bahwa di tengah hiper-konektivitas dan over-abundansi infrastruktur informasi, kita justru mengalami defisit makna yang berujung pada keterasingan. Fenomena ini menemukan bentuk paling destruktifnya ketika terjadi di dalam struktur kelompok, baik itu organisasi sosial, institusi politik, maupun komunitas akar rumput. Sebuah kelompok yang dirancang sebagai ruang agregasi kepentingan dan gagasan, acapkali terperosok ke dalam jurang krisis komunikasi.
Krisis ini bukan ditandai oleh ketiadaan pertukaran pesan material, melainkan oleh matinya pertukaran makna secara in abstracto (dalam tataran abstrak/konseptual). Pertanyaan ontologis yang kemudian mencuat adalah: mengapa komunikasi yang begitu masif diproduksi justru melahirkan kebuntuan, polarisasi, dan fragmentasi di dalam kelompok?
Tulisan ini berupaya membedah anatomi krisis tersebut melalui pisau analisis kritis dan teoritis. Akar permasalahan dari krisis komunikasi kelompok sejatinya terletak pada dominasi “nalar instrumental” yang mereduksi komunikasi sekadar sebagai alat manipulasi dan transmisi instruksi, mengembalikan manusia pada watak homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya) di ranah percakapan.
Sebagai antitesisnya, tulisan ini mengajukan urgensi “Nalar Komunikasi Dialogis”—sebuah paradigma yang meletakkan komunikasi bukan sebagai transaksi kekuasaan, melainkan sebagai praksis emansipatoris untuk memulihkan keutuhan dan rasionalitas kelompok.
Fenomenologi Komunikasi Kelompok dan Kuasa Nalar Instrumental
Krisis komunikasi di dalam suatu kelompok jarang sekali terjadi secara tiba-tiba; ia adalah akumulasi dari patologi struktural dan kultural yang dibiarkan mengendap. Secara fenomenologis, krisis ini terwujud dalam beberapa bentuk: lahirnya faksi-faksi yang saling meniadakan (echo chambers), munculnya spiral kebisuan (spiral of silence) di mana suara minoritas atau marginal ditekan oleh mayoritas yang dominan, serta mengerasnya groupthink yang membunuh nalar kritis demi ilusi kohesi. Dalam kondisi krisis ini, ruang kelompok berubah menjadi arena gladiator di mana bahasa digunakan sebagai senjata penundukan (weaponization of language), bukan jembatan pengertian.
Kegagalan ini dapat dilacak dari hegemoni paradigma komunikasi transmisi yang positivistik. Merujuk pada model klasik Claude Shannon dan Warren Weaver, komunikasi sering disalahpahami sekadar sebagai proses pemindahan informasi dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) melalui saluran tertentu untuk mencapai efek yang diinginkan secara mekanis. Ketika paradigma ini diadopsi secara rigid ke dalam dinamika kelompok, ia melahirkan apa yang oleh mazhab kritis Frankfurt—khususnya Jürgen Habermas—disebut sebagai “Tindakan Strategis” yang digerakkan semata-mata oleh Nalar Instrumental.
Nalar instrumental menilai segala sesuatu, termasuk rekan satu kelompok, berdasarkan kalkulasi untung-rugi dan efektivitas untuk mencapai tujuan sang pembicara. Dalam kelompok yang dikuasai nalar ini, pemimpin atau faksi dominan tidak berkomunikasi untuk memahami anggota lainnya, melainkan untuk merekayasa persetujuan, mendikte kepatuhan, atau memaksakan agenda kelompok secara de facto (berdasarkan fakta di lapangan).
Hubungan yang terbentuk adalah relasi Subjek-Objek. Pihak lain (Objek) dilihat hanya sebagai sarana, rintangan, atau audiens pasif yang harus dimanipulasi. Akibatnya, muncul resistensi, alienasi (keterasingan), dan hilangnya trust (kepercayaan). Komunikasi menjadi steril, hampa, dan penuh kecurigaan, mengubah entitas sosial menjadi sekadar kerumunan mekanis. Di titik inilah kelompok kehilangan elan vitalnya, terjebak dalam krisis eksistensial yang mengancam keutuhan dan keberlanjutannya.
Konstruksi Nalar Komunikasi Dialogis: Buber, Bakhtin, dan Habermas
Untuk mengurai kebuntuan struktural dan psikologis tersebut, dekonstruksi terhadap nalar instrumental adalah sebuah keharusan mutlak. Resolusi dari krisis ini menuntut pergeseran epistemologis menuju Nalar Komunikasi Dialogis. Konsep ini tidak merujuk pada sekadar “percakapan dua arah” yang sering dikomodifikasi dalam jargon-jargon manajemen, melainkan merujuk pada sebuah sikap ontologis yang radikal terhadap Yang Lain (The Other).
Filsuf eksistensialis Martin Buber memberikan landasan paling fundamental mengenai hal ini melalui distingsi antara relasi I-It (Aku-Itu) dan I-Thou (Aku-Engkau). Relasi I-It adalah manifestasi nalar instrumental di mana kita mengobjektifikasi orang lain demi kepentingan kita. Sebaliknya, Nalar Komunikasi Dialogis mensyaratkan relasi I-Thou. Dalam relasi ini, kita berhadapan dengan orang lain bukan sebagai objek atau sekadar fungsi strukturalnya, melainkan sebagai subjek yang utuh, otentik, dan tak tereduksi; memandangnya sebagai homo socius (makhluk sosial yang saling terhubung).
Komunikasi I-Thou menuntut kerentanan (vulnerability) dan kehadiran penuh (presence). Dalam konteks kelompok yang sedang krisis, ini menjadi conditio sine qua non (syarat yang tidak bisa tidak ada) yang mewajibkan anggota melepaskan atribut hierarki ego sektoral saat berdiskusi, serta mengakui validitas eksistensi pihak yang berselisih.
Dari perspektif sosiologis dan kritis, Jürgen Habermas menyempurnakan nalar dialogis ini melalui konsepsi “Tindakan Komunikatif” (Communicative Action). Berbeda dengan tindakan strategis, tindakan komunikatif bertujuan murni untuk mencapai saling pengertian atau Verständigung.
Habermas berargumen bahwa nalar manusia sejatinya memiliki potensi emansipatoris jika diwujudkan dalam ruang publik yang ideal. Sebuah komunikasi dialogis di dalam kelompok hanya bisa terjadi jika empat klaim kesahihan dipenuhi: (1) ujaran dapat dipahami secara tata bahasa, (2) ada kebenaran faktual, (3) ada ketulusan/niat baik dari pembicara tanpa ada bias manipulatif, dan (4) ada ketepatan norma sosial yang melandasi percakapan tersebut. Kegagalan memenuhi standar kesahihan inilah yang senantiasa melempar kelompok ke dalam pusaran krisis intersubjektif.
Lebih lanjut, pemikir sastra Mikhail Bakhtin menyumbangkan gagasan tentang “Polifoni” dan “Heteroglosia”. Bagi Bakhtin, realitas sosial adalah kumpulan suara yang majemuk. Kebenaran tidak pernah bersifat monologis atau dimiliki oleh satu otoritas tunggal, melainkan lahir dari dialektika antar-kesadaran. Nalar Komunikasi Dialogis mengharamkan monolog. Ia merayakan polifoni—suara-suara yang beragam dan bahkan saling bertentangan—sebagai bahan bakar intelektual untuk menemukan sintesis baru, bukan sebagai ancaman atau casus belli (alasan pembenaran perang/konflik) yang harus dibungkam.
Argumentasi Meresolusi Krisis Kelompok
Berdasarkan fondasi teoritis di atas, urgensi penerapan Nalar Komunikasi Dialogis di tengah krisis kelompok dapat diurai ke dalam beberapa argumentasi analitis yang tajam.
Pertama, komunikasi dialogis adalah instrumen dekonstruksi hierarki dan asimetri kekuasaan.
Krisis kelompok hampir selalu bermuara pada perebutan atau penyalahgunaan kekuasaan. Nalar instrumental memelihara hierarki dengan membatasi siapa yang berhak bicara dan apa yang boleh dibicarakan. Analisis kritis menunjukkan bahwa selama struktur asimetris ini dipertahankan sebagai status quo (keadaan yang berlaku saat ini), setiap upaya resolusi konflik hanyalah kosmetik belaka. Nalar Komunikasi Dialogis memaksa kelompok untuk melakukan demokratisasi radikal di ruang diskursus. Ia meruntuhkan feodalisme intelektual dan struktural.
Ketika relasi diubah dari Subjek-Objek menjadi Subjek-Subjek secara egaliter, tidak ada lagi pihak yang memonopoli kebenaran. Langkah mutlak menyembuhkan krisis adalah menciptakan ruang aman secara psikologis di mana diskursus argumen rasional menjadi hakim tertinggi, bukan argumentum ad verecundiam (berlindung di balik otoritas jabatan tertinggi).
Kedua, validasi perbedaan di atas ilusi konsensus.
Salah satu argumen paling problematis dalam resolusi krisis kelompok adalah fetisisasi terhadap “konsensus bulat”. Dalam banyak kasus empiris, desakan untuk segera mencapai konsensus justru melahirkan kekerasan simbolik; minoritas dipaksa bungkam atau mengalah demi ilusi keharmonisan semu. Nalar dialogis tidak bertujuan meleburkan semua perbedaan secara otoriter. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah mutual understanding (saling memahami).
Kematangan kelompok tidak diukur dari seberapa sering mereka seia sekata, melainkan dari seberapa tangguh mereka menavigasi disonansi tanpa harus membatalkan humanitas satu sama lain. Resolusi krisis tidak melulu bermuara pada persetujuan absolut, melainkan penghormatan eksistensial.
Ketiga, tindakan radikal dari hermeneutika mendengarkan (The Radical Act of Listening). Krisis komunikasi ditandai oleh melimpahnya individu yang bising berbicara, namun krisis absolut pada kesediaan mendengarkan.
Mendengarkan, dalam nalar instrumental, dipraktikkan secara defisit: hanya menunggu giliran bicara guna mematahkan kelemahan narasi lawan. Ini tak ubahnya perdebatan ad hominem, bukan dialog. Merujuk pada hermeneutika Hans-Georg Gadamer, Nalar Komunikasi Dialogis menempatkan “mendengarkan” sebagai tindakan aktif dan radikal.
Mendengarkan secara dialogis berarti membiarkan diri kita terbuka terhadap kemungkinan bahwa pra-pemahaman atau asumsi a priori (kesimpulan yang ditarik sebelum pembuktian pengalaman) kita sejak awal keliru. Kelompok hanya bisa terselamatkan jika faksi yang bertikai memiliki keberanian epistemologis menangguhkan kebenaran mereka sendiri demi terjadinya fusi peleburan pemahaman (fusion of horizons).
Keempat, transendensi dari penyelesaian teknis menuju rekonsiliasi etis. Banyak komunitas mencoba menyelesaikan krisis komunikasi secara reduksionis-mekanis, seperti mengubah Standard Operating Procedure (SOP) atau beralih ke medium komunikasi digital termutakhir. Analisis ini menolak penyelesaian teknokratis tersebut. Krisis komunikasi bukanlah problem teknis, melainkan problem etis dan ontologis. Mengganti sarana takkan berdampak substansial jika nalar di baliknya (niat mens rea) tetaplah eksploitatif.
Nalar Komunikasi Dialogis menuntut pertanggungjawaban etis. Berbohong, memanipulasi agenda tersembunyi, atau merekayasa kesimpulan rapat tidak sekadar melanggar kaidah organisasi, namun mencederai bonum commune (kebaikan bersama) dari eksistensi kelompok itu sendiri. Pertobatan komunikasi—kembali pada kejujuran, ketulusan, dan integritas niat—menjadi urgensi tertinggi.
Krisis komunikasi yang mengoyak sebuah entitas tidak akan pernah usai bila dirawat menggunakan nalar instrumental yang sejak awal menjadi penyebabnya. Penanganan problem komunal yang bertumpu pada ego dan dominasi hanya akan mengakselerasi laju destruksinya.
Nalar Komunikasi Dialogis, sebaliknya, merupakan satu-satunya jalan rasional dan etis yang tersisa.
Ia bukanlah pendekatan romantis yang naif, melainkan sebuah praksis rasional yang keras, menuntut stamina intelektual dan kesediaan mengikis ego hierarkis tanpa tendensi mutatis mutandis yang timpang. Dalam ruang intersubjektif inilah, kebenaran tidak lagi dikangkangi oleh sang diktator wacana, melainkan mewujud sebagai proses kolektif yang membebaskan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kelompok menavigasi gelombang krisisnya tak diukur dari seberapa canggih manajemen informasinya, melainkan seberapa teguh mereka sanggup merawat kemanusiaannya melalui setiap napas dialogis yang mereka hembuskan.
Daftar Pustaka
Cangara, H. (2017). Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Kriyantono, R. (2017). Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik. Jakarta: Kencana.
Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). Theories of Human Communication (11th ed.). Long Grove: Waveland Press.
Mulyana, D. (2017). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Cetakan ke-21. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Setiawan, Y. dkk. (2017). Filsafat Komunikasi: Jurgen Habermas dan Ruang Publik di Indonesia. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press.
