Timredaksi.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional dan sasaran pembangunan jangka menengah dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dalam paparannya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,8–6,5 persen pada 2027 sebagai fondasi menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Presiden menyampaikan bahwa strategi pembangunan ekonomi akan difokuskan pada penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta reformasi sektor-sektor strategis guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Pada target ekonomi makro 2027, pemerintah menetapkan pendapatan negara di kisaran 11,8–12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62–14,80 persen PDB dengan defisit APBN dijaga pada rentang 1,8–2,4 persen.
Pemerintah juga memperkirakan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS dengan tingkat inflasi antara 1,5–3,5 persen. Sedangkan Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,5–7,3 persen.
Di sektor energi, asumsi dasar pembangunan mencakup harga minyak mentah dunia sebesar US$70–90 per barel. Pemerintah menargetkan lifting minyak mentah nasional sebesar 602–615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 934–977 ribu barel.
Selain sasaran ekonomi makro, Presiden juga menetapkan sejumlah target pembangunan nasional tahun 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–9,5 persen, tingkat pengangguran terbuka ditekan ke angka 4,3–4,87 persen, sementara rasio gini diproyeksikan berada di kisaran 0,362–0,367.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Modal Manusia sebesar 0,57. Sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8 serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen.
Dalam paparannya, Presiden turut menyoroti sektor perdagangan nasional. Data ekspor tertinggi Indonesia pada 2025 masih didominasi komoditas utama seperti kelapa sawit sebesar US$23 miliar, batu bara US$30 miliar, dan paduan besi mencapai US$16 miliar. Total devisa yang dihasilkan dari komoditas tersebut disebut mencapai sekitar US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.
Namun pemerintah menilai penerimaan negara dari sektor tersebut masih belum optimal. Presiden membandingkan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB Indonesia yang baru sekitar 11 persen, lebih rendah dibandingkan Kamboja 15 persen, India 20 persen, Filipina 21 persen, hingga Meksiko 25 persen.
Prabowo juga menyoroti persoalan struktural ekonomi nasional selama dua dekade terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia mencatat surplus ekspor-impor kumulatif sebesar US$436 miliar dalam periode 2004–2025. Namun pada saat bersamaan terjadi arus keluar dana bersih (net outflow) sebesar minus US$343 miliar.
Selain itu, praktik dugaan *export under invoicing* dalam periode 1991–2025 disebut mencapai US$908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun. Menurut Presiden, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekayaan nasional belum sepenuhnya bertahan dan berputar di dalam negeri.
“Masalah ekonomi Indonesia adalah kekayaan belum sepenuhnya tinggal di Indonesia,” demikian salah satu poin yang disampaikan Presiden.
Sebagai respons, pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan tersebut akan dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pertama yang dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 mengatur pengalihan transaksi dari penjual di dalam negeri kepada BUMN. Selanjutnya pada tahap kedua mulai 1 September 2026, seluruh transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri akan ditangani sepenuhnya oleh BUMN.
Langkah tersebut disebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat terkait jumlah komoditas yang dijual serta negara tujuan ekspor.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung sejumlah indikator lain yang dinilai positif. Salah satunya prediksi lembaga investasi global Goldman Sachs yang memperkirakan Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050.
Selain itu, cadangan beras nasional per 10 Mei 2026 disebut mencapai 5,31 juta ton, tertinggi sejak 1994 yang saat itu berada pada level 2,6 juta ton.
Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dilaporkan mengalami peningkatan signifikan. Hingga 19 Mei 2026, program tersebut disebut telah mencapai 8,3 miliar porsi dengan kapasitas distribusi sekitar 62 juta porsi per hari. Program itu juga melibatkan lebih dari 140 ribu pemasok dengan nilai perputaran ekonomi mencapai Rp45 juta per dapur setiap hari.
Paparan tersebut menjadi gambaran arah besar strategi pemerintahan dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus mempercepat transformasi menuju target Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama dunia.
