Timredaksi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui pimpinan beserta anggota Rapat Panitia Khusus (Pansus) bahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN), Gusparidi Gaus berharap agar para ahli beri masukan serta pencerahan dengan lebih objektif.
Hal tersebut di Katakan Guspardi saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para ahli lingkungan, sosial, hukum, penataan kota dan ahli Ekonomi.
“Tentu Saya berharap pada bapak beri pencerahan secara objektif supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari dan tidak ada kepentingan politi tentunya,” kata Gaus Diruang pansus gedung Nusantara II Jakarta Rabu, 8/12/2021.
Politisi PAN asal dapil Sumbar itu, mempertanyakan pakar hukum tatanegara yang sudah dimasukan dalam UU IKN tersebut.
“Alasan hukum apakah yang perlu dibuat UU khusus atau apakah RUU IKN sudah dijadikan alas hukum? sehingga kita tidak bekerja dua hal dalam satu persoalan,” ungkapnya
“Saya mengesankan apa yang bapak sampaikan tentang lembaga perencanaan yang tidak satu dapur, yang menimbulkan tidak pas dan tidak normal. Karna kita sedang dalam kondisi pandemi Covid19,” tegasnya
Lebih lanjutnya dirinya mempertanyakan yang tergesa-gesa dikarenakan waktu belum bersahabat.
“Kami minta pandangan bapak terhadap persoalan ini. Tentang biografis di Kalimantan Timur. Tadi yang sudah dipaparkan dimana IKN bukan daerah yang mantab, lahan tipis, serta kulstur tanah, air, serta hutan, tidak apa-apa pak tegaskan saja,” ungkapnya
Sebelumnya ketua Pansus Junimart Girsang membuka rapat junimar mengatakan beberapa faktor RUU menurut nya dikarnakan kota Jakarta sekarang memang sudah tidak layak.
“Rancangan UU ibu kota negara ini diperlukan mengingat beberapa paktor mengingat ibu kota saat ini dinilai tidak lagi optimal dalam perannya,” katanya Junimart saat buka rapat pansus.
Ia menyatakan perlu adanya pendalaman klaster dan pansus mengundang para ahli guna menghimpun data-data dalam pemasukan RUU tersebut.
“Untuk menyampaikan pandangannya dan masukannya masing-masing selama 15 menit,” paparnya. (Ror)
