Jakarta – Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi menyebut hutang salah satu perusahaan BUMN sebesar Rp 43 Triliun dapat mengganggu stabilitas keuangan negara.
“Siapa yang menggunakan uang sebanyak itu dan digunakan untuk apa?, Menteri BUMN Erick Thohir harus menyelesaikan persoalan ini, begitu juga dengan BPK dan aparat terkait,” ucap Farkhan, Jumat (24/9/2021).
Farkhan mengatakan, BUMN seharusnya mengelola perusahaan negara dengan baik dan dapat memberikan keuntungan kepada negara, sehingga negara dapat memanfaatkan keuntungan untuk hal lain, seperti membayar hutang luar negeri, mensejahterakan rakyat, membangun infrastruktur dan lainnya.
“Untuk apa ada BUMN kalau kerjaannya malah menumpuk hutang, bisa berbahaya dan membahayakan keuangan negara,” jelas Farkhan.
Farkhan menjelaskan antara mengurus negara dengan menguras negara saat ini sulit dibedakan, apalagi BUMN yang jelas-jelas ditugasi untuk mengelola perusahaan malah justru menumpuk hutang hingga triliunan rupiah. Ini dapat membuat keuangan negara jebol.
“Menguras negara dengan cara halus melalui berhutang itu bukan saja korupsi terselubung seperti yang dikatakan Erick Thohir, tapi juga memicu gendang perlawanan rakyat dan buruh atas penistaan pada potensi BUMN,” tegas Farkhan
BMI meminta agar Erick tak sekedar pandai beretrotika atas ucapannya.
“Kami tunggu pernyataan yang dikeluarkan Erick Thohir benar-benar dinikmati rakyat, Erick harus berhenti mengeluarkan janji manis. Kami tak butuh pidato atas nama rakyat tapi implementasinya atas nama modal berkuasa yang belum balik,” ujar Farkhan
BMI menyebut berbagai kegaduhan yang ditimbulkan BUMN terus terjadi bahkan Erick menyatakan akan menutup sejumlah BUMN yang selama ini tidak beroperasi.
“Terakhir pelayanan Telkomsel loading lalu ke pelanggan tak ada kompensasi, BUMN yang menyentuh hajat hidup orang banyak pun kini malah menampilkan value yang terus menerus membuat publik marah,” tegas Farkhan.
Untuk diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Perkebunan Nusantara (Persero) alias PTPN memiliki total utang mencapai Rp 43 triliun. Erick menduga adanya potensi perilaku koruptif dibalik utang jumbo tersebut.
