Jakarta_Timredaksi.com–Pengusaha sewa lahan gudang Cold Storage yang produksi penerimaan atau pengolahan ikan untuk ekspor/impor milik PT. Hasil Melimpah, PT. Harapan Ahian Jaya, PT. Bahtera indah Nusantara dan satu tidak memiliki plang merek di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachamn (PPSNZ) Muara Baru Center (MBC) Jakarta Utara abaikan perintah DPR RI.
Pasalnya sudah hampir jalan tiga minggu empat perusahan tersebut belum mengambil langkah perbaikan drainase (saluran air got_red).
Sebelumnya Ketua komisi IV DPR RI, Sudin pada 8/4/2022 melalui direktur utama Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Idonesia (Perindo) menginstruksikan agar beberapa perusahaan melakukan perbaikan saluran drainase.
“Jadi saya perintahkan perusahan-perusahaan bisa membuat got minimal lebarnya 80 cm. Jadi kalau hujan airnya melimpah bisa langsung ke got. Kita kasih waktunya satu bulan,” kata Sudin di lokasi MBC Jakarta Utara kembali terbitkan 27/4/2022.
Politisi PDI-P dapil Lampung I menilai, persoalan banjir serta rusaknya jalan akibat tingginya dataran gudang Cold Storage serta tidak didukung saluran air yang lancar.
“Jangan mau seenaknya saja, punya duit meninggikan satu meter, tidak peduli orang banjir atau tidak. Nah kalau jalan lebih rendah pembuangan air gak ada? mau dibuang ke mana airnya,” tandasnya
Diketahui empat perusahan besar tersebut belum bergerak cepat untuk memelaksanakan perbaikan drenase, sesuai perintah Ketua komisi IV DPR Sudin melalui Direktur Utama PT. Perum Perindo Sigit Muhartono.
Tempat terpisah ketua Kelompok Sadar (Kopdar) peduli pelabuhan Muara Baru membenarkan persoalan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa beberapa perusahan belum memperbaiki drenase itu.
“Perusahaan pengolahan ikan, (gudang cold storage) milik PT. Hasil Melimpak, PT. Harapan Ahiam Jaya belum dan perusahaan yang lainnya belum mengadakan perbaikan jalan dan drenase susuai harapan kita-kita dan respon positif DPR,” ungkap Toha
Selai itu kata Toha, sudah terimakasih sudah ada respon dari wakil Rakyat, meskipun pihak Perum dan empat perusahaan besar tersebut masih belum mengindahkan pritah ketua komisi IV DPR RI.
“Itu kan yang ditunjuk DPR kemarin. Nah ini sudah berjalan tiga minggu belum ada tanda-tanda mau diperbaiki apa tidak, saya belum tau,” ujarnya
“Kalau pihak pengelolah benar, seharusnya hal ini segera dilaksanakan tampa nunggu satu bulan. Karena apa! persoalan ini sudah cukup lama sekali tiga tahun,” pungkasnya
Banyaknya permasalahan dipelabuhan serta banyak pertanyaan akan dilontarkan pihak Perum Perindo, alhasil lagi-lagi diriktur utama tidak ada dilokasi.
,”Kali ini direktur utama pak Sigit saat ini sedang ke kantor Perinus. Jadi kalau mau ketemu direktur harus janjian terlebih dahulu,” kata Scurity dengan menyebut Nama Ulan.
Selama berita diturunkan empat paku usaha partai besar tersebut belum ada komentar terkait persoalan itu. (ror)
