Jakarta – Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memberikan pilihan vaksin halal yang tepat bagi warga Indonesia, padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim dan mengingkan vaksin yang halal.
Hal ini juga berdampak masih banyaknya warga yang belum mau divaksin karena mereka masih mempertanyakan kehalalan vaksin tersebut.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) Farkhan Evendi menyebut tak tersedianya vaksin halal maupun vaksin merah putih menunjukan pemerintah tidak serius terhadap masukan dari umat islam.
Menurut Farkhan, tidak tersedianya vaksin halal menunjukan bahwa pemerintah mengabaikan umat Islam yang amat memerlukan vaksin yang terjamin secara syariah agama mereka. Hal ini juga menjadi alasan masih banyaknya warga yang tidak mau divaksin dengan alasan syariah.
“Kedua meredupnya vaksin merah putih bahkan hanya beredar terbatas khususnya dikalangan menteri merupakan hal yang tak mengenakkan di mata rakyat,” tegasnya.
BMI menyebut kesehatan rakyat seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, begitu juga tentang kehalalan vaksin yang harus diupayakan pemerintah agar sesuai dengan kaidah agama umat islam.
“BMI mendorong agar Pemerintah lebih hati-hati terhadap kebutuhan umat islam dan tentu saja menjadi wajib bila kebutuhan tersebut dilaksanakan karena itu hak warga negara namun kalau pemerintah malas berpikir soal itu ya memprihatinkan,”tegas Farkhan.
Farkhan juga menyebut bahwa saat ini produsen vaksin halal sudah banyak, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak menyediakan vaksin halal.
Timredaksi.com, Jakarta — Perlindungan kesehatan masyarakat tak boleh terus tertunda. Pemerintah didesak segera memberlakukan regulasi…
Timredaksi.com, Bandung — Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bandung menerima kunjungan peserta Kuliah Kerja…
CIANJUR - Anamcara Hotel menggelar kegiatan kebugaran bertajuk Yoga at Anamcara pada Selasa (20/10/2026).…
Oleh: Ilham Ramadhan - Guru Ahli Pertama Paradoks terbesar dalam peradaban modern adalah bahwa…
Timredaksi.com, Demak — Demak Corruption Watch (DCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelaah sejumlah…
Agenda Reforma Agraria di Tengah Badai Korupsi Oleh: Fani Ruusul Masail (Dosen Hukum Institut Al…