Suku Rumayomi Keturunan Moyang Oimo Menuntut Keadilan kepada PT. Jayapura Pasific Permai

Timredaksi.com, Jakarta – Galian C (Batuan) di Distrik Soyoi Mambai dan Distrik Risei Sayati dengan lokasi material di Gunung Ndarawei di Kabupaten Waropen Provinsi Papua bermasalah. Galian C berupa pasir, kerikil kecil, dan tanah di area 9 ha yang dilakukan pada tahun 2017-2018 itu belum dibayarkan oleh PT. Jayapura Pasific Permai (Modern).

Kepada awak media di Jakarta, Jumat (24/6/2022), Yuzak M. Rumayomi perwakilan Suku Rumayomi Keturunan Moyang Oimo menegaskan bahwa sebagai pemegang Hak Ulayat Adat, mereka sudah menemui berbagai pihak di Papua: Polda Papua, Kapolres Waropen, Dinas Pertambangan Provinsi Papua, MRP (Majelis Rakyat Papua) dan telah diadakan beberapa kali mediasi namun tidak mendapat kesepakatan dan terkesan PT. Jayapura Pasific Permai tidak beritikad baik terhadap permintaan masyarakat.

“Hal inilah yang membuat kami sampai harus datang ke Jakarta untuk mencari keadilan”, ujar Yuzak M. Rumayomi

Kami mengharapkan Presiden Joko Widodo melalui para pembantunya dapat memfasilitasi untuk penyelesaian masalah ini. “Apalagi baru-baru ini Pak Moeldoko datang ke Papua melakukan kunjungan kerja (30/5/2022)”, tegasnya

Saya baca di media, Pak Presiden Jokowi sudah menyampaikan ada empat agenda strategis terkait percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, khususnya di wilayah adat Saireri, yang mencakup Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Salah satu agendanya adalah pembangunan ekonomi lokal.

“Kegiatan penambangan sejatinya untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Inilah salah satu pembangunan ekonomi lokal yang dimaksudkan Pak Jokowi”, ujar Yuzak

Akan tetapi, apa yang dilakukan PT. Jayapura Pasific Permai di tanah adat Suku Rumayomi tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan uang pengganti pada Keturunan Moyang Oimo, sementara batuan yang ada di tanah kami telah habis dikeruk.

Saya sangat mengapresiasi Pak Moeldoko yang menginginkan pembangunan Papua berjalan cepat (melompat) dan itu juga yang selalu ditekankan oleh Pak Jokowi. Dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk mensukseskan itu semua.

Fakta dilapangan yang kami hadapi, justru apa yang dilakukan oleh PT. Jayapura Pasific Permai berpotensi menimbulkan konflik yang dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Waropen.

Oleh karena itu, kami sampaikan sebagai anak-anak pejuang yang setia kepada NKRI, meminta pemerintah pusat untuk membantu proses penyelesaian ini, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Waropen.