Stafsus Milenial dan Debat Terbuka

Jakarta – Timredaksi.com, Sebagai lembaga yang ikut mendorong milenial masuk pemerintahan, Arus Survei Indonesia merasa punya tanggung jawab moral untuk memastikan milenial benar-benar on the track mengemban amanah Presiden Joko Widodo dan kepercayaan publik.

“Dulu, kita punya 4 basis argumentasi mengapa milenial perlu masuk pemerintahan. Pertama, untuk menjawab tantangan gobal dan revolusi industri 4.0. Kedua, bonus demografi. Ketiga, pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Keempat, memutus mata rantai oligarki,” ucap Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rifan kepada media, Kamis (23/4/2020).

Namun, alih-alih gelombang dukungan makin meningkat, kepercayaan publik terhap milenial kini justru babak belur. Milenial di pemerintahan layu sebelum berkembang. Cibiran “milenial citarasa kolonial” pun cukup menggelikan sekaligus menyakitkan.

“Usai bung Bhima Yudhistira mengajak debat stafsus milenial Adamas Belva Devara (sudah mengundurkan diri), kini giliran bung Budy Sugandi (Peneliti Utama Arus Survei Indonesia) mengajak debat terbuka Andi Taufan Garuda Putra (stafsus milenial). Debat ialah tradisi intelektual, sangat cocok bagi kelompok milenial yang identik dengan keterbukaan,” jelas Ali Rifan.

Rifan menjelaskan, melalui debat terbuka, para stafsus milenial bisa menjelaskan, klarifikasi, ataupun sekadar menyampaikan unek-unek. Paling tidak, ini bisa memperbaiki citra milenial (lainnya) agar tidak memudar di tengah jalan.

Sebagai informasi, gonjang-ganjing polemik stafsus milenial terjadi antara lain surat pengunduran diri Adamas dikirim kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 15 April 2020 dan disampaikan kepada Presiden pada tanggal 17 April 2020. Keputusan untuk mundur ini diambil Adamas setelah muncul polemik terkait isu konflik kepentingan yang ramai dibincangkan publik terkait proyek senilai Rp 5,6 triliun. Perusahaan startup yang didirikan dan dipimpin Belva, Ruang Guru, terpilih sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sedangkan Stafsus Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi setelah diketahui mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI. Dalam surat tersebut, Andi Taufan memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.

Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona (Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi staf khusus milenial itu, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi Taufan melibatkan perusahaannnya, Amartha, untuk melakukan edukasi seputar Covid-19 di desa-desa.