News

Sering Kali Ditolak Soal Prisidential Threshold 20 Persen, Rocky Gerung Sebut Kebodohan MK

Jakarta_timredaksi.com–Pengamat Politik Rocky Gerung menilai Mahmakah Konstitusi (MK) acap kali memutuskan dengan menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu dalam persoalan ambang batas pencalon presiden dan wakil (Presidential Threshold 20 persen_red)

Menurutnya para penggugat hanya ingin diberikan kesempatan menyampaikan pikiran melalui gugatan PT 20 persen. Namun kata Rocky MK telah menutup hak rakyat untuk berbicara.

“Belum sempat kita menyampaikan MK menyakan analasan tidak punya hak legal standing’. Nah ini kan kita mau memilih, bagai mana kalau saya mau mencalonkan menjadi presiden. Anda dapat 20 persen atau enggak? Jadi nggak boleh, kalau saya nggak punya partai. Berarti kalau acuan 20 persen semua parpol harus berkoalisi termasuk PDIP hanya 19 persen, kenapa gak 19 persen aja MK buat. Nah kata orang Jakarta ngehe,” kata Rocky dalam diskusi DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/7/2022).

Rocky menyebut, MK model kekinian hanya membuat filosofinya sendiri. Ia mengatakan, MK telah diberikan diskresi moral untuk memantau potensi penyalahgunaan kekuasaan, lewat judicial activism.

“Judicial review hak rakyat untuk minta review, judicial activism hak MK untuk menguping problem-problem yang membahayakan di Indonesia ini. Konteknya kan begitu, Konstitusi negara kita,” ujarnya

“Di mana otak MK kalau nggak paham? MK justru mulia karena diberikan hak memantau kedaan rakyat, didengar, nguping keadaan rakyat lah. Ini nggak mau nguping rakyat bicara dia nggak mau dengar apalagi mau nguping,” imbuhnya

Kendati demikian Rocky membeberkan MK telah keliru dikarenakan tidak paham dengan filosofi dari konstitusi. Dia lebih berani berdebat atau berdiskusi dengan para hakim MK terkait hal tersebut.

“Itulah kedungungan dari MK, Mahkamah Kedungungan. Saya mau mendalilkan itu saya mau bertengkar semua hakim yang ada di situ. Buka forum kita debat habis-habisan. Dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari mahkamah yang sekarang berubah menjadi mahkamah kontivasi ngeden aja. Ini sebetulnya kritik saya yang selalu saya dasarkan pada argumen,” pungkasnya

Asrorie

Recent Posts

BP BUMN Perkuat AirNav Indonesia untuk Keselamatan Penerbangan Nasional

Timredaksi.com, Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, didampingi Deputi Bidang Fasilitasi…

6 days ago

UP PKB Kedaung Angke resmi terapkan sistem Full Cycle Kemenhub, tingkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan uji kendaraan bermotor di Jakarta

Timredaksi.com, Jakarta – Transformasi digital di sektor transportasi terus bergulir. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor…

6 days ago

Advokat Jakarta Ini Tawarkan Model Perlindungan Hukum Tripartit dan Peraturan Pemerintah Baru demi Lindungi 65 Juta UMKM di Era Digital

Timredaksi.com, Jakarta — Shri Hardjuno Wiwoho, S.H., M.M., advokat dan praktisi hukum asal Jakarta, resmi…

6 days ago

Integritas MA lagi Trend.Pimpinan MA segera wujudkan Integritas dalam penyelesaian konflik lahan Luwuk Sulteng, Pesan Ketum FORSIMEMA-RI

Timredaksi.com, Jakarta -- Mewujudkan integritas bukan hanya soal retorika di ruang sidang, melainkan aksi nyata…

1 week ago

Menteri Ekraf Lantik Jajaran Pejabat Kemenekraf, Tegaskan Jaga Integritas dan Loyalitas

Timredaksi.com, Jakarta – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, melantik Pejabat…

1 week ago

Badilum Gelar Bimtek Evaluator Penilaian ZI, Tekankan Integritas Harga Mati

Timredaksi.com, Jakarta - Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju…

2 weeks ago