Mengurangi Korupsi Dana Desa, Poltisi NasDem Usulkan Honor Kades Ditambah

Jakarta_timredaksi.com–Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar lebih memperhatikan honor kepala desa (Kades).

Hal tersebut dikatakan poltisi Nasdem usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi V DPR RI bersama Kementrian Desa. Ia beranggapan bahwa pertanggung jawab kades berat maka perlu dipertimbangkan agar bisa menaikan honor pemerintah desa tersebut.

“Jadi tadi kita sampaikan tolong gajih kepala desa dinaikan karna honornya masih sama dengan kepala dusun,” ujar Tamanuri kepada timredaksi.com, 19/1/2022.

“Jadi gajih mereka itu masih sedikit. Oleh karna itu kita harapkan ini bisa dipertimbangkan. Selain itu kepala desa diberikan uang operasional, jadi kepala desa tidak mencari uang operasional kemana-mana,” sambungnya

Mantan Bupati Way Kanan itu menyampaikan sering terjadinya penyipangan anggaran dana desa maka dirinya mengharapkan kepada kementrian desa bisa memfasilitasi proses kebutuhan kepala desa.

Ia menilai ada suatu pemikiran untuk kesejahteraan kepala desa, hal tersebut jadi solusi agar tidak terjadi suatu tindakan terjadindugaan korupsi.

“Saya harapkan bila honor kepala desa bisa mengimbangi sesuai dengan pertanggung jawabannya. Oleh karena itu nantinya bisa mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan terjadi penyalah guna angaran dana desa,” paparnya.

Lebih lanjut Tamanuri menyinggung pendamping desa yang ditunjuk langsung dari Kementrian Desa. Ia juga mengatakan bahwa pendamping desa harus ditunjuk langsung dari kepala desa itu sendiri.

“Antara kepala desa serta pendamping desa bersama-sama bisa bersenergi dalam menukarkan kemajuan masyarakatnya,” jelasnya

“Jadi jangan kepala desa dan pendamping desa bersama karena mereka bisa menentukan dana desa itu mau dikemanakan. Kalau orang tidak jelas dan bukan orang dari situ maka pendamping tidak menguasai,” ucapnya

Dalam penentuan keberhasilan Tamanuri menyampakan masukannya agar bisa menentukan pendamping desa yang profesional serta SDM yang handal.

“Akibatnya penyusunan anggaran dan pendapatan desa menjauh. Maka kita rugi kita sudah mengeluarkan honorariumnya besar tapi tenaga, pikirkan mereka tidak tercurah ke situ,” pungkasnya

Sekedar diketahui agenda rapat komisi V membahas evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021 dan program kerja Kementerian Desa PDTT tahun 2022, yang digelar secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. (ror)