Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Perhatian Kusus Soal Pencairan Anggaran KPU

Timredaksi.com – Anggota Komisi II DPR RI meminta pemerintah segera mencairkan kebutuhan keuangan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Menurutnya, dalam waktu dekat KPU akan melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022. Selain itu ia juga menyampaikan tahapan verifikasi administrasi faktual dan penetapan peserta pemilu.

‘Tahapan penetapan peserta pemilu yang akan diumumkan tanggal 14 Desember 2022. Belum lagi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan pemilu yang dilaksanakan tahun 2022,” ujar Guspardi Selasa (3/8/2022).

Lebih lanjut politisi PAN itu mengatakan penyelenggaraan tahapan tersebut menurut dia sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

“Berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp. 8,06 T, baru dicarikan Rp.2,4 T. Tanggal 26 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp.1, 245T. Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp. 4,415 T yang belum dicairkan oleh pemerintah,” ungkapnya

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengungkapkan, ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua 28/6/2022 luku, ia sudah menyuarakan dan meminta Menteri Kuangan untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan.

Namun sayang kata Hi GG sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah.

Dirinya berharap pemerintah dapat mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU, sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah disetujui oleh anggarannya oleh komisi II DPR RI .

Lebih dari itu ia juga berharap dukungan dari kawan-kawan di Badan Anggaran (Baleg) untuk meminta Menteri Keuangan agar anggaran KPU dapat segera dicairkan.

Namun begitu, saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah,” tukasnya

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan sejumlah tahapan berpotensi tak dapat berjalan secara optimal karena tak didukung pemenuhan anggaran yang dibutuhkan. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di kantor KPU RI, Jumat (29/7/2022).

Pencairan anggaran KPU untuk tahun 2022 macet di Kementerian Keuangan. Padahal anggaran tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama DPR dan Pemerintah. Sementara KPU membutuhkan anggaran untuk menempuh berbagai tahapan pemilu yang sebenarnya sudah mulai berlangsung pada 14 Juni 2022, terang Hasyim. (Ror)