Anggota Komisi II DPR RI: Seragam dan Atribut Baru ATR/BPN Tidak Telalu Substantif

Jakarta_timredaksi.com–Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus angkat bicara terkait seragam yang baru saja diperkenalkan oleh Menteti ATR/BPN Hadi Tjahyanyo untuk pejabat dan pegawai BPN. Seragam baru tersebut menggunakan tanda baret, pangkat sampai tongkat komando.

Politisi PAN dapil Sumbar mengukapkan sebagus apapun atribut yang digunakan oleh BPN tidak akan berarti jika kualitas kinerjanya masih jauh dari harapan dan keinginan masyarakat.

“Lebih baik melakukan penataan dan evaluasi internal dijajarannya serta memperbaiki mentalitas pegawai ATR/BPN yang dinilai masyarakat belum bisa mengatasi segala masalah agraria dan tata ruang, termasuk masalah mafia tanah yang melibatkan ‘orang dalam’ BPN di seluruh Indonesia, ” kata Guspardi pada awak media, Senin (1/8/2022).

Menurutnya, langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi Tjahyanto sejauh ini sudah baik, dengan berkolaborasi pihak kepolisian dalam mengungkap dan membongkar mafia tanah.

Ia juga menyampaikan Hadi tak segan-segan memecat pegawai BPN yang terbukti tetlibat membantu sindikat mafia tanah tersebut dan beliau juga sering turun ke bawah/ lapangan.

“Hal inilah yang lebih prioritas dan substantif untuk di kerjakan,” tegasnya

Lebih dari itu Hi GG merasa khawatir akan membuat para pegawai BPN malah merasa seperti aparat penegak hukum serta akan bersikap arogan dan semena-mena dalam melayani masyarakat.

Dirinya menyebut hal itu akan dapat menjadi dinding pembatas antara masyarakat dengan jajaran ATR/BPN sebagai pelayan masyarakat.

“Bukan tidak mungkin juga disalahgunakan oleh jajaran BPN untuk menakut-nakuti masyarakat kecil yang berhadapan dengan para ‘cukong’ tanah, bentuk penyelewengan lainnya. Yang pada akhirnya ASN BPN tentu tidak lagi fokus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengabdian yang utama mereka,” ungkapnya

Anggota Baleg DPR RI itu menilai telah terjadi pemborosan anggaran negara dan menpertontonkan ‘ego sektoral’ semata dengan pengadaan seragam baru yang tidak berdampak langsung terhadap penyelesaian masalah pertanahan dan pemberantasan mafia tanah.

Sementara masyarakat kata Hi. GG masih berharap anggaran APBN digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Karena setiap rupiah dari anggaran negara harus dipergunakan secara efektif dan efisien serta berdampak langsung kepada program-program kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi,” tukasnya

Oleh karena itu, sebaikanya Kementerian ATR/BPN lebih fokus membenahi hal yang lebih substantif seperti permasalahan mental dan perilaku korup oknum ASN di Kementerian ATR/BPN, sistem tata kelola pertanahan yang carut marut hingga mafia tanah bersarang di Kementerian ATR/BPN.

Juga lebih massif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para stakeholders dan masyarakat luas mengenai program-program kementrian yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan Kementrian ATR/BPN bukan dengan seragan dan atribut baru, tapi bagaimana masalah pertanahan dan tata ruang bisa diselesaikan, dan masyarakat dalam berurusan dengan jajaran ATR/BPN bisa dengan cepat, mudah, tidak banyak birokrasi serta prima dan paripurna dalan pelayanan.

“Jika ASN BPN bekerja dengan cerdas dan ikhlas melayani masyarakat maka jangankan wibawa, tingkat kepercayaan publik niscaya akan meningkat dan bahkan akan dihormati dan disayangi rakyat,” pungkasnya

Sementara itu, Hadi Tjahyanyo sebagai Menteri ATR/BPN menjelaskan alasan penambahan atribut itu agar para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah dapat lebih percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan. Penambahan atribut ini dilakukan usai dirinya meminta kepada kepala daerah mendorong Kakanwil dan Kakantah ATR/BPN masuk ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

“Saya mengumpulkan seluruh pejabat pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN, kurang lebih 1.000 orang, termasuk seluruh Kakanwil dan Kakantah, untuk diberikan arahan sekaligus merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujar Hadi dalam keterangan di laman resmi Kementerian ATR/BPN dikutip Rabu (27/7).