Keseriusan Pemerintah Berantas Mafia Tanah Kembali Dipertanyakan Politisi Asal Sumbar

Timredaksi.com – Keseriusan pemerintah memberantas mafia tanah kembali dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini masih banyak pengungkapan dan penyelesaian korban akibat mafia tanah belum tertangani secara tuntas.

Anggota DPR RI dari Farksi PAN Guspardi Gaus memberikan saran dan faktor yang menentukan pemberantasan mafia tanah agar bisa di urai. Ia juga mengatakan, jaringan mafia tanah itu nyata dan jelas ada orangnya, semestinya bisa dibongkar komplotannya dan ditangkap pelakunya.

Politisi PAN menyampaikan beberapa fakto yang harus di teruskan dalam mengukap persolan tersebut yakni komitmen yang kuat dari seluruh jajaran mulai dari pusat sampai ke lini bawah di tingkat RT/RW dan Kelurahan.

“Ini adalah faktor penentu yang dapat memotivasi dan mendorong pemerintah dalam upaya mengurai dan memberantas praktik mafia tanah,” ujar Guspardi, Senin 17/1/2022.

Lanjut dirinya menuturkan beberapa Faktor selanjutnya, harus adanya keseriusan dan dibarengi keberanian guna menumpas praktik mafia tanah tersebut.

“Persoalannya apakah pemerintah serius dan berani gak membongkar jaringan mafia tanah yang sangat meresahkan ini,” lanjut Hi.GG

Legislatior asal Sumatera Barat itu mengukapkan maraknya praktik mafia tanah karena adanya ke ikut sertaan dalam memuluskan proses tersebut.

“Ada pihak yang membeking, mulai dari oknum BPN, oknum kepala desa, oknum notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum aparat penegak hukum, oknum pengadilan serta pihak yang mempuyai ‘kapital’ kuat,” ungkapnya.

Anggota baleho DPR RI menegaskan bahwa perlu adanya penerapan dan penegakan hukum yang tegas harus diterapkan untuk memberikan efek jera kepada jaringan mafia tanah itu. Ia juga mejekaskan beberapa modus liciknya para mafia tanah ini melancarkan aksi dan tipu muslihatnya.

“Sudah banyak Korbannya mulai dari mantan Wamen Luar Negeri, Dino Pati Jalal dan Ibu artis Nirina Zubir sampai tukang service AC hingga driver ojol. Begitu pula kasus mafia tanah di Tangerang yang mengindikasikan bahwa yang bermain adalah orang atau kelompok yang sama dan diduga orangnya itu-itu juga. Pertanyaannya, jika indikasi dan petunjuk sudah jelas mengarah kepada orang yang sama, kenapa tidak bisa dituntaskan. Ada apa ini,” paparnya.

Anggota komisi II DPR RI berharap pemberantasan praktif mafia tanah harus terintegrasi dari Hulu sampai ke hilir dan penanganannya dilakukan lintas sektoral disemua tingkatan apar terbawah sampai dengan tertinggi.

“Penguatan moral dan integritas serta kontrol setiap abdi negara di instansi terkait harus digalakkan. Dan negara harus hadir untuk mengatasinya. Jangan sampai negara kalah dengan para mafia tanah dan para sekutunya,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui pemberantasan mafia tanah ini juga menjadi perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden kepada Kapolri untuk lebih serius memberantas mafia. Perintah Jokowi tersebut langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan membentuk Satgas mafia tanah. (ror)