News

Demokrat Minta Pemerintah Larang WNA Masuk Indonesia Saat Kasus Covid Tinggi

Jakarta, Timredaksi.com – Wakil Ketua MPR yang juga politikus Partai Demokrat Syarief Hasan meminta pemerintah  mengambil kebijakan melarang masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia.

“WNA yang masuk ke Indonesia berpotensi menjadi medium penyebaran varian baru Covid-19 di tengah laju penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung menunjukkan tren penurunan,” kata Syarief dalam keterangannya, Minggu, 11 Juli 2021.

Kebijakan tersebut, menurut dia, perlu diambil karena beberapa negara juga telah melakukan pembatasan masuk warga negara Indonesia (WNI). Dia mencontohkan, pada April 2021, Jepang melarang masuk warga dari 152 negara termasuk Indonesia.

Kemudian disusul Hong Kong yang melarang WNI masuk ke negaranya per 25 Juni 2021. “Terbaru, Uni Emirat Arab dan Singapura melarang WNI masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19,” ujarnya.

Syarief menilai pelarangan masuknya WNA ke Indonesia di masa darurat adalah hal yang lumrah, karena Indonesia sedang berada di kondisi darurat yaitu kasus harian melebihi 30 ribu kasus per hari.

Karena itu, menurut dia, pelarangan WNA adalah hal yang relevan, karena beberapa negara juga melakukan pelarangan yang sama terhadap WNI asal Indonesia. “Ketika kita mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari pandemi, mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat,” kata Syarief.

Dia juga menyebutkan negara lain sejak awal melakukan karantina wilayah hingga pembatasan ketat dan akhirnya berhasil menurunkan kasus Covid-19. Syarief juga mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas, misalnya harus mengevaluasi implementasi PPKM Darurat di lapangan.

“Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19,” kata Syarief Hasan. (Ham/ Tempo)

Hamizan

Recent Posts

Menhut Raja Juli: Penindakan Perusahaan Terlibat Karhutla Tak akan Berhenti

Timredaksi.com, Kalimantan - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap akan menindak tegas perusahaan yang terlibat…

12 hours ago

BPK Apresiasi Langkah Pemerintah Daerah dalam Memperbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah

Timredaksi.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun…

3 days ago

Kemnaker Uji Coba Pelatihan Terhubung Industri untuk Tekan Kesenjangan Kompetensi

Timredaksi.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menguji coba skema pelatihan hibrid yang menghubungkan pembelajaran…

4 days ago

Neng Eem Ajak Masyarakat Cianjur Perkuat Wawasan Kebangsaan Lewat Empat Pilar MPR RI

CIANJUR — Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz kembali melaksanakan kegiatan…

6 days ago

GEMPA BUKAN UKURAN DOSA SEBUAH DAERAH

GEMPA BUKAN UKURAN DOSA SEBUAH DAERAH Dr. DARYONO, anggota IABI Ketika suatu daerah dilanda gempa,…

1 week ago

Survei LKPI: Gerindra Pimpin Elektabilitas, PSI 4,3 Persen

Timredaksi.com, Jakarta - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) memotret dinamika politik menjelang Pemilu 2029, termasuk…

1 week ago