Demokrat Kembali Raih Penghargaan Parpol Paling Informatif, BMI: Langkah AHY Untuk Pendidikan Politik

Timredaksi.com, Jakarta – Partai Demokrat untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan sebagai Partai Politik (Parpol) Paling Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 pada Selasa 26 Oktober 2021.

Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi menyebut penghargaan yang di raih Partai Demokrat sampai dua kali mendapat predikat partai paling informatif semasa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan bukti keteladanan AHY dalam sikap berpolitik.

“Beliau memberikan pendidikan politik serta menunjukkan keteladanan dalam membawa partai menjadi rumah publik yang terbuka,”ujar Farkhan

Selain itu, ekspektasi publik pada keterbukaan demokrasi ditunjukkan AHY dengan menjadikan Demokrat sebagai partai modern yang memberikan keterbukaan dalam ruang publik untuk mencapai tujuan kebaikan.

“Jadi selain memang menjadikan Demokrat rumah yang semua orang bisa melihat apa saja didalamnya, ia juga berhasil membawa modernisasi terkait manajemen dan lainnya, jadi terbuka dan kapabel,”ujar Farkhan

Menurut Farkhan keberhasilan Demokrat dengan segala pencapaiannya selama ini juga tak lepas bahwa Demokrat menjadi partai yang menunjukkan meritokrasi.

“Terbukti Demokrat berhasil dibangun pemimpin yang secara demokratis terpilih tapi juga profesional,”ujar Farkhan

Tak lupa, Farkhan juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ketum DPP Demokrat AHY beserta jajarannya, Ibu Anisa Pohan dan juga kepada Bapak SBY yang telah berhasil mencetak kader penerus luar biasa.

“Pak SBY lah yang sejak awal selalu mendengungkan soal keterbukaan informasi termasuk soal partai politik,”pungkas Farkhan.

Sebagai informasi, Komisi Informasi Pusat (KIP) Pada Selasa (26/10/2021) memberikan penghargaan kepada puluhan badan publik yang masuk dalam kategori informatif.

Penghargaan itu merupakan salah satu hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI terhadap lebih dari 300 badan publik di Indonesia, didalamnya termasuk partai politik.